Bertemu Tokoh Tanah Tabi Dan Saireri Papua, Menko Polhukam Bahas Percepatan Pembangunan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD menegaskan keseriusan pemerintah pusat membangun dan memajukan tanah Papua dengan pendekatan kesejahteraan.

"Pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun Papua agar lebih maju atau setidaknya sejajar dengan daerah lain di Pulau Jawa. Misalnya, anggarannya khusus. Di bidang pendidikan, ada beasiswa yang jumlahnya besar, bahkan ada program yang memberikan prioritas bagi putra-putri Papua untuk bersekolah dan kuliah di Jawa. Bahkan semua instansi pemerintah diminta Presiden untuk memberi tempat orang Papua," ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat berdialog dengan Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Saireri (FORKADA) Provinsi Papua, di Istana Ballroom, Hotel Sari Pacific Jakarta, Senin (22/2).

Hadir dalam kesempatan ini, Kepala BSSN yang juga mantan Pangdam Papua, Hinsa Siburian, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Tri Soewandono yang juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhuam, Staf Ahli dan Staf Khusus Menko Polhukam, tokoh perempuan Papua, Anggota Majlis Rakyat Papua (MRP) dan Ketua PW GKI Provinsi Papua serta tim pemekaran Provinsi Papua.

Diingatkan Mahfud, dibutuhkan peran serta kepala daerah dan DPRD, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk mengeliminir eskalasi keamanan, dan untuk memajukan masyarakat Papua.

Baca juga : Tokoh Papua Minta Mahfud Usut Penyelewengan Dana Otsus

"Keseluruhan sumbangan dari Papua pada Indonesia sekitar 12 Triliun, sementara pemerintah pusat mengeluarkan 46 Triliun setiap tahun, dan itu teraudit dengan jelas," ungkap Mahfud.

Dia melanjutkan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Agar pembangunan di Papua berjalan terarah, terpadu dan terukur, serta ada kemajuan yang bisa dilihat bersama-sama," lanjut Menko Mahfud.

Terkait hal itu, pemerintah tengah memproses revisi UU tentang Otsus, yang terfokus pada dua pasal saja, yaitu pasal 34 tentang dana Otsus, yang dari sebelumnya 2 persen dinaikkan jadi 2,25 persen dana alokasi umum. Pasal 76 menyangkut pemekaran provinsi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Baca juga : Bentuk Tim Kajian UU ITE, Menko Polhukam Buka Lebar Pintu Diskusi

Saat ini sedang dalam proses legislasi, sudah di DPR dan targetnya sebelum November selesai. Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam juga mengajak kepala daerah dan DPRD setempat agar memberikan dukungan, juga memberi masukan agar hasilnya nanti lebih sempurna. Meskipun berbagai tokoh, oleh Mahfud telah diajak bicara, termasuk tokoh-tokoh agama dan tokoh adat Papua.

Bupati Jayapura Mathius Awaitouw sebagai ketua FORKADA mendukung langkah strategis pemerintah pusat untuk tanah Papua.

"Ada sembilan wilayah kabupaten kota se-Tanah Tabi dan Saireri yang saat ini masuk dalam provinsi induk yaitu Provinsi Papua. Papua perlu kesejahteraan yang cepat dan menurut kami Otsus jadi solusi terbaik. Itu sebabnya kami para kepala daerah se-Tabi dan Saireri siap menyambut Inpres 9 Tahun 2020," ungkap Mathius Awaitouw.

Sementara itu, Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo mengusulkan, dana Otsus berlanjut dan dibentuk satu badan khusus untuk tangani dana Otsus dan tidak lagi lewat pemerintah.

Baca juga : Bamsoet Ajak Pemuda Tingkatkan Kompetensi Dan Kualitas Sebagai Sumber Daya Pembangunan

Di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Abisai Rollo menegaskan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Bagi kami bukan NKRI harga mati, karna kalau harga mati masih bisa ditawar-tawar. Kami tidak bisa ditawa-tawar, NKRI sampai mati," ujar Abisai Rollo. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.