Dark/Light Mode

Kebut Pengembangan Listrik Pintar Tanah Air

Kementerian ESDM Colek Perbankan Biayai Infrastruktur Smart Grid

Selasa, 23 Februari 2021 22:41 WIB
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Ilustrasi (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mencari solusi menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan jaringan listrik pintar (smart grid). Salah satu caranya, adalah dengan menginisiasi skema pendanaan melalui sektor perbankan. Tepatnya, dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur.

"Untuk mengakselerasi pengembangan smart grid harus memahami prinsip, teknologi, dan regulasi. Termasuk bagaimana sektor perbankan dapat mendorong pengembangan smart grid," jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam siaran persnya, Selasa (23/20.

Smart grid merupakan teknologi yang termasuk relatif baru bagi Indonesia. Teknologi ini akan meningkatkan keandalan dan mampu menciptakan keandalan dan efisiensi di pembangkit, transmisi dan distribusi. Teknologi ini juga bisa membantu mempercepat proses elektrifikasi.

Berita Terkait : Kementerian ESDM Sosialisasikan Regulasi PV Silikon Kristalin

Rida bilang, ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik ke seluruh pelosok Indonesia, dengan mengedepankan prinsip ketersediaan (availability), keandalan (reliability), dan keterjangkauan (affordability).

Hal ini tercermin dalam capaian rasio elektrifikasi yang sudah mencapai 99,20% di akhir 2020. Capaian tersebut merupakan sebuah lompatan besar dalam kurun waktu 20 tahun, mengingat tahun lalu rasio elektrifikasi Indonesia hanya sebesar 53%.

Sebagai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, pemerintah telah memasukkan pembangunan smart grid ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

Berita Terkait : 1 Juta Pelanggan Listrik Ditargetkan Terpasang Smart Meter Pada 2022

"Kami menargetkan akan membangun 5 smart grid setiap tahun hingga akhir 2024," ujar Rida.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM sebagai produk turunan hukum dari UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.Salah satu amanat peraturan tersebut adalah Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya menyediakan anggaran, serta dapat memanfaatkannya untuk pembangunan smart grid agar mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi di daerahnya masing-masing.

Demi kelancaran proses pembangunan, Rida berharap adanya sinergi antara pembuat kebijakan, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, swasta, pemilik teknologi, perbankan, dan akademisi untuk mengintegrasikan teknologi smart grid, dengan kurikulum pendidikan guna mendukung riset. Terlebih lagi, smart grid merupakan salah satu konsentrasi Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Baca Juga : Kementerian BUMN Siap Bentuk Holding Industri Pertahanan

"Kami tegaskan, Bapak Menteri Arifin sangat konsen terhadap pengembangan smart grid," tandasnya.[EFI]