Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Airlangga: Pencegahan Korupsi Jadi Kunci Transformasi Ekonomi
Selasa, 13 April 2021 14:42 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, praktik dan tindakan korupsi menghambat laju investasi, pembukaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, pemerintah berupaya melakukan berbagai cara dalam pencegahan korupsi. Salah satunya, dengan membentuk Undang-Undang Cipta Kerja.
"UU Cipta Kerja akan meningkatkan transparansi di sektor pertanahan, menyederhanakan izin di sektor berusaha, dan kepastian layanan dalam investasi," ujar Airlangga dalam peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022, Selasa (13/4).
Baca juga : Dirjen Dukcapil Ingin Hilangkan Calo Dan Korupsi Dalam Layanan Adminduk
Selain itu, UU Cipta Kerja juga disebut Airlangga memudahkan UMKM untuk berusaha, serta meningkatkan jaminan hukum bagi usaha dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi.
"Undang-Undang Cipta Kerja mendukung proses perizinan yang transparan dan akuntabel di bidang perdagangan dengan tata niaga berbasis neraca komoditas," beber Ketua Umum Partai Golkar ini.
Selain mengandalkan UU Cipta Kerja, Airlangga juga menyebut upaya pencegahan korupsi lain yang disiapkan pemerintah. Apa itu? Yakni, kebijakan satu peta atau one map policy di lingkungan tata ruang.
Baca juga : Tak Disangka, Merauke Punya Potensi Jadi Lumbung Padi Nasional
Sejak diluncurkan pada 2018 hingga saat ini, kebijakan itu diklaim telah membantu konflik tumpang tindih penguasaan lahan, termasuk izin-izin di atasnya.
Kebijakan satu peta dilandaskan oleh berbedanya pandangan para pemangku kepentingan yang menimbulkan permasalahan sengketa tanah dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai. Karena itu Airlangga berkomitmen akan terus mendorong kebijakan tersebut di masa mendatang.
Airlangga juga menyebut, adanya Stranas menjadi langkah penting untuk memberikan acuan dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
Baca juga : Bos CIMB Niaga: Optimisme Dan Kolaborasi Kunci Percepatan Pemulihan Ekonomi
"Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diharapkan menjadi arah kebijakan yang diimplementasikan seluruh organisasi pemangku kepentingan di negeri ini," tandasnya. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya