Dark/Light Mode

Ini Kesiapan Pemerintah Dalam Penanganan Covid Jelang, Selama, Dan Setelah Idul Fitri 2021

Senin, 10 Mei 2021 19:34 WIB
Menko Perekonomian/Ketua KPC-PEN Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5). (Foto: Setkab)
Menko Perekonomian/Ketua KPC-PEN Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5). (Foto: Setkab)

 Sebelumnya 
Melalui Operasi Ketupat 2021, pada tanggal 6-8 Mei lalu, total kendaraan yang diperiksa berjumlah 113.694, jumlah yang diputar balik mencapai 41.097 kendaraan, dan pelanggaran travel gelap 346 kendaraan.

“Tetapi, mobilitas antar wilayah dalam aglomerasi tidak memerlukan surat bebas Covid dan surat izin perjalanan (SIKM). Sementara, kebijakan untuk tempat wisata yaitu untuk yang berada di Zona Merah dan Oranye, dilarang untuk buka/operasi. Sedangkan di zona lain, diizinkan untuk buka/operasi dengan kapasitas maksimal 50 persen dan penerapan prokes 3M secara ketat," ujar Menko Airlangga.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, secara umum kebijakan pelarangan/ peniadaaan mudik mendapat penerimaan cukup baik dari masyarakat.

Baca juga : Juni, Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid Capai 1 Juta

Ia pun mengapresiasi Polri/ TNI/ Pemda yang sudah melakukan usaha penyekatan yang baik. Pada masa pra larangan mudik (22 April-5 Mei), terjadi kenaikan jumlah penduduk yang keluar dari daerah asalnya (sekitar 20-30 persen), karena pemerintah memberi syarat lebih ketat untuk hasil tes hanya berlaku 1 hari.

Hal ini menyebabkan para pemudik memajukan mudiknya sebelum 6 Mei. Sehingga, setelah tanggal itu, terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan masa pra-larangan mudik. Untuk angkutan jalan terdapat penurunan sebesar 83,4 persen, angkutan laut minus 33,9 persen, angkutan udara minus 93,5 persen, penyeberangan minus 65 persen, dan kereta api minus 56 persen.

 “Kami juga membahas rencana kepulangan dari daerah mudik. Diperkirakan, ada 22 persen atau sekitar 3,6 juta pemudik akan balik pada H+2. Jadi, harus ada yang menunda kepulangan. Supaya tidak semuanya bertemu di waktu dan lokasi yang sama,” ujar Menhub.

Baca juga : Warga Diramal Serbu Mall Jelang Idul Fitri

Selain itu, juga dilakukan tracing pada beberapa lokasi yang memiliki konsentrasi pemudik besar.

“Khusus untuk mereka yang melakukan perjalanan darat (kami sarankan) harus diberi vaksin gratis. Sedangkan, untuk udara proses tracing-nya lebih pendek, jadi baru besok akan dilakukan pembahasan,” jelasnya.

Mengenai kepulangan PMI, baik di Kep. Riau maupun Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, Kemenhhub akan menyediakan kapal dan bis untuk mengantar mereka sampai ke tujuan akhir.

Baca juga : Ekonomi Minus, PKS Minta Pemerintah Perbaiki Kinerja Penanganan Pandemi

Pangdam akan mengambil alih di Kepri dan Kalimantan Barat.

“Untuk penggunaan pesawat udara tidak ada lagi penerbangan carter di masa peniadaan mudik ini,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.