Dark/Light Mode
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
Dalam surat tersebut, terdapat tujuh poin penting mengenai permintaan penghematan anggaran belanja tahun anggaran 2021. Di poin pertamanya disebutkan, dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa penghematan belanja K/L TA 2021.
Bagaimana tanggapan pengamat? Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengkritik habis-habis program Work From Bali. Menurutnya, program ini tidak sesuai dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tahun 2021. Pada kuartal I tahun ini, realisasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan turun Rp 1,8 triliun atau minus 35,6 persen secara tahunan. Tepatnya, kuartal I-2020 mencapai Rp 4,9 triliun, sedangkan periode yang sama tahun ini hanya Rp 3,1 triliun.
Bhima menilai, program ini kontra produktif dengan upaya pemerintah yang masih kesulitan mengatur defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perlu diingat, dari struktur belanja perjalanan dinas juga terdapat alokasi uang saku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya, multiplier effect yang diharapkan pun tidak akan terjadi. Karena anggaran itu akan berkutat di lingkaran pemerintah.
Baca juga : Anies Nggak Mau Geer
“Sementara kalau dalihnya membantu sektor pariwisata, sebaiknya seluruh alokasi perjalanan dinas yang masih tersisa langsung diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata, atau dalam bentuk stimulus langsung ke pengusaha yang terdampak. Itu jauh langsung tepat sasaran,” saran Bhima.
Selain itu, Bhima juga ragu program ini pbisa mengerek perekonomian Bali. Alasannya, pemerintah memiliki kebiasaan menginap di hotel bintang 3 ke atas. Dengan begitu, sulit rasanya pelaku UMKM dapat merasakan dampak belanja perjalanan dinas tersebut.
Berbeda dengan Bhima, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah justru memandang baik program ini. Menurutnya, perekonomian Bali jauh lebih terpuruk ketimbang pasca terjadi bom Bali. Ironinya lagi, masyarakat di sana sangat bergantung dari pariwisata.
Baca juga : Eva Celia Ngaku Susah Ngerem Belanja
“Harus ada upaya untuk membantu dunia pariwisata Bali atau bahkan masyarakat Bali secara keseluruhan. Saya kira itu yang melatarbelakangi ajakan Work From Bali,” ulas Piter.
Info yang didapat Piter, saat ini Bali cukup aman untuk dijadikan tempat bekerja secara online. Menurutnya, anjuran Luhut bersifat selektif, karena hanya pekerjaan tertentu saja. Seperti konsinyiring penulisan laporan, rapat-rapat pembahasan regulasi atau peraturan pemerintah hingga undang-undang.
Positifnya, program ini bisa menciptakan keyakinan untuk kembali melancong ke Pulau Dewata. Mengingat, pemerintah terus mempersiapkan program-program wisata yang aman dan nyaman dengan memenuhi protokol kesehatan. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.