PUPR Dan ATR Percepat Rekonstruksi Bencana Di Sulteng

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mempercepat rekonstruksi pasca bencana alam di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada tahun 2018 lalu.

Salah satunya, penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi Kemenhub.  

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo mengatakan, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait penyelesaian pengadaan lahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu. 

Pertama, identifikasi kebutuhan lahan untuk huntap berdasarkan jumlah Warga Terdampak Bencana (WTB) yang telah tervalidasi, hal ini sangat penting untuk kepastian data pembangunan dan penghunian. 

Baca juga : Mitos Menstruasi Dan Sexology (1)

“Selanjutnya, penyelesaian permasalahan klaim lahan lokasi huntap di Kota Palu yakni Tondo 1, Tondo 2, Talise dan Duyu, serta memastikan lahan yang tersedia untuk huntap di Kabupaten Donggala berada di zona yang aman,” ujar Wempi  dalam Rapat Koordinasi Khusus Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng, Kamis (27/5)

Wamen juga mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng untuk melakukan pembaharuan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) Huntap oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan penyerahan ulang lahan huntap dari Kementerian ATR/BPN kepada Pemda. 

"Kami mohon dukungan BPN untuk ikut membantu proses ini sehingga rekonstruksi cepat diselesaikan," ujarnya. 

Saat ini, Kementerian PUPR tengah melanjutkan pembangunan huntap tahap 1B sebanyak 1.005 unit di tiga Kabupaten/Kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. 

Baca juga : Sektor Kehutanan Bantu Pemulihan Ekonomi Di Kalteng

Pembangunannya dilaksanakan oleh PT Waskita Karya selaku kontaktor pelaksana dengan progres saat ini sudah sebesar 43,77%.  

Pembangunan huntap Tahap 1B tersebar di sembilan lokasi, yakni di Salua sebanyak 63 unit, Lambara 66 unit, Pombewe 205 unit, Lompio 300 unit, Ganti 94 unit, Tanjung Padang 116 unit, Wani Lumbupetigo 54 unit, Balaroa 58 unit, dan lokasi mandiri Palu 49 unit. 

Sebelumnya,  Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pembangunan huntap tahap 1A sebanyak 630 unit terdiri dari Kelurahan Duyu, Kota Palu sebanyak 230 unit dan Desa Pombewe, Kabupaten Sigi sebanyak 400 unit melalui bantuan loan dari National Slum Upgrading Program - Contingency Emergency Response Component (NSUP-CERC) sebesar Rp 44,5 miliar.

Selain untuk pembangunan huntap, Wamen menyatakan percepatan penyediaan lahan juga diperlukan untuk pembangunan pengganti Jembatan Kuning/Jembatan Palu IV, penyediaan lahan untuk irigasi tersier Gumbasa, dan penyediaan lahan untuk jalur pipa air baku dan jalur pipa transmisi air minum. 

Baca juga : BPJS Kesehatan Gerak Cepat Tangani Penawaran Data Di Forum Online

Sementara Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN , Surya Tjandra mengatakan, bahwa diperlukan pembagian tugas masing-masing Pemerintah Daerah untuk penyelesaian pengadaan lahan sehingga dapat mempercepat prosesnya terutama dalam pembangunan Huntap pada masing-masing wilayah. 

"Huntap diharapkan menjadi pintu bagi pengembangan Kota Palu. Dibutuhkan dukungan semua pihak terutama dari Pemda," ujarnya. [MFA]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.