Jokowi Minta Sengketa Lahan Segera Diselesaikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Masalah sengketa lahan masih kerap terjadi. Kali ini, Jokowi mendapatkan laporan terkait sengketa tanah antara masyarakat dengan PT P, di Kabupaten Kampar Riau, yang berujung pada pembakaran. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini sengketa tanah ini tidak hanya terjadi di Kampar, tetapi juga di wilayah lainnya.

Bahkan sebelumnya, Aliansi Petani Jonggol (APJ), juga mengeluhkan adanya penyerobotan tanah milik petani di Jonggol, Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh pemda setempat tanpa disertai jual beli.

“Saya kerap mendapat keluhan dari masyarakat saat membagikan sertipikat tanah maupun berkunjung ke daerah terkait sengketa lahan, baik dengan swasta, BUMN, maupun pemerintah. Saya minta segera diselesaikan secepat-cepatnya dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum ada rasa keadilan," pintah Presiden Jokowi saat Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta. 

Jokowi menyebut langkah yang sudah dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah baik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertanahan. Ia berharap cara-cara sistemik dan tersistem bisa menyelesaikan semua masalah ini satu per satu.

Baca juga : Di TPS Sandi Nyoblos, Jokowi-Maruf Menang Telak

Mantan wali kota Solo itu juga memerintahkan jajarannya untuk terus melanjutkan program sertipikasi tanah untuk rakyat atau Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Ia berharap pada 2025, program sertipikat tanah untuk rakyat sudah selesai. 

Sementara Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyatakan, akan memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan masyarakat dengan pemilik konsesi lahan yang berada di kawasan hutan.

“Prioritasnya menyelesaikan sengketa-sengketa kampung-kampung tua yang masuk konsesi, kampung-kampung tua yang masuk ke hutan. Diharapkan semua sengketa lahan diselesaikan secara tuntas, memang itu cukup diperhatikan publik,” kata Sofyan. 

Sofyan mengungkapkan, berdasarkan data BPN ada sekitar 8.959 kasus sengketa lahan. Namun, angka tersebut, berjalan sangat dinamis karena ada beberapa kasus yang sudah selesai dan sebagian lainnya baru masuk.

Baca juga : Prediksi TKN, Jokowi Menang Dengan Selisih Di Atas 15 Persen

Dari jumlah tersebut, sekitar 25 persen merupakan sengketa lahan antar masyarakat. Misalnya, yang terkait batas tanah. Kemudian, 15 persen sengketa lahan yang melibatkan perseorangan atau kelompok dengan badan hukum (swasta, BUMN), sedangkan sisanya sekitar 0,1 persen adalah sengketa antar badan hukum.

“Kalau masyarakat dengan masyarakat itu relatif mudah. Kalau bisa kita mediasi dan di beberapa daerah kita gerakkan pengadilan adat untuk mereka selesaikan,” ujar Sofyan.

Khusus untuk sengketa lahan yang melibatkan aset negara, misalnya dengan TNI, dia mengemukakan penyelesaiannya cukup pelik dan panjang.

“Yang sekarang perlu tindakan khusus menyelesaikan masyarakat dengan pemerintah karena UU Keuangan Negara menyebutkan aset negara tidak bisa dieksekusi. Selama tidak bisa dieksekusi kita tidak mampu menyelesaikan termasuk misalnya sengketa masyarakat dengan TNI, ini perlu penyelesaikan tersendiri,” tambah Sofyan. 

Baca juga : Dari Sabang Sampai Merauke Tolak Serangan Fajar

Terkait masalah tanah yang di Jonggol, Dirjen Penangangan Agraria Tata Ruang dan Tanah, Agus widjanto mengatakan, masalah itu sudah ditangani Bareskrim Mabes Polri. Namun, Agus berjanji akan segera menyelesaikan masalah sengketa lahan antara masyarakat, baik dengan swasta, BUMN, maupun pemerintah.  "Semua masalah sengketa lahan akan segera ditangani tanpa tebang pilih. Untuk masalah Jonggol, bukan kami lagi yang menangani. Itu sudah ditangan Bareskrim," kata Agus. (QAR)
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.