Wiranto: Ini Demi Keamanan Nasional

 Sebelumnya 
“Pemilu sudah selesai, sedang dihitung. Kampanye sudah selesai. Sudah saatnya kita bersama-sama lagi merajut persaudaraan. Makanya, masyarakat jangan terhasut ajakan-ajakan yang tidak benar. Seluruh masyarakat agar tenang, tidak usah khawatir, dan tidak usah takut, karena aparat keamanan tetap solid. TNI-Polisi tetap solid menjaga ketertiban, keteraturan, dan keamanan nasional,” ungkapnya.

Pernyataan Wiranto langsung dikritik Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay. Baginya, Tim Hukum Nasional tak perlu dibentuk. Pasalnya, semua instrumen hukum sudah tersedia. “Betul kita negara hukum. Kalau ada yang melanggar, bisa diproses sesuai jalur yang ada. Tidak perlu lagi ada tim-tim baru dibentuk. Ada kesan pemborosan,” ujar Saleh, Senin (6/5).

Saleh menyoroti timing rencana pembentukan tim hukum tersebut. Dia menduga, ada tujuan tertentu terkait pembentukan tim nasional, yang akan mengkaji ucapan tokoh yang diduga melanggar hukum. “Lagian, mengapa tim itu dibentuknya setelah pemilu? Padahal, tanpa tim itu pun, kalau sudah sesuai aturan yang ada, sesuatu yang benar pasti otomatis dinyatakan legal,” ucapnya dengan nada heran.

Baca juga : Asyik, Kata Presiden THR PNS Cair 24 Mei 2019

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, tindakan pemerintah berlebihan. Menurutnya, kondisi masyarakat pasca pemilu saat ini masuk dalam kondisi normal dengan ukuran demokrasi.

“Nggak salah tuh, terlalu berlebihan. Ini kan alam demokrasi, orang boleh ngomong apa saja. Yang penting tidak melanggar konstitusi. Kalau ada yang melanggar, tangkap saja. Tidak perlu menghakimi pemikiran mereka,” ujar Adi kepada Rakyat Merdeka, Senin (6/5).

Adi menganalisis, rencana menutup media dan membentuk tim hukum nasional, didasari oleh sejumlah elite politik yang dianggap berbicara menyeramkan, dengan muara people power.

Baca juga : Soal Ibu Kota Baru, 4 Gubernur Nyatakan Kesiapan

“Untuk people power, itu bahan bakar politiknya gak ada. Saat ini, tidak ada sumbatan aspirasi politik. Semua bisa bicara apa saja, di mana saja. Seperti 212, itu people power, tapi kan tertib dan teratur. Siapa pun, kalau brutal ya ditindak,” katanya.

Dia menyarankan, pemerintah tidak perlu menghakimi pemikiran tokoh. Pemerintah cukup melakukan pemantauan dan pemotretan. Nah, jika seseorang atau kelompok mengarah kepada tindakan anarkis, bisa langsung ditindak. “Mau ulama, tentara, atau siapa pun. Kalau kriminal, ya tangkap saja. Selama ini kan begitu, sudah berjalan baik" tutur Adhi. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.