Lahan Lokasi Ibu Kota Baru Masih Dirahasiakan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah masih menutup rapat soal lokasi lahan pemindahan ibu kota baru. Namun begitu, sejumlah kriteria mulai menjurus ke Kalimantan. 

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengakui, lokasi Ibu kota baru nantinya harus berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, lahannya harus aman dari bencana alam. 

"Paling tidak, kalaupun terjadi bencana tidak terjadi kelumpuhan dalam beraktivitas," katanya. 

Diketahui, berdasarkan Kajian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pulau Kalimantan merupakan pulau teraman di Indonesia. Berbeda dengan pulau-pulau besar di Indonesia lain, Kalimantan tidak berdekatan dengan tubrukan lempengan yang menyebabkan gempa. Namun bukan berarti tidak ada gempa. Jika pun terjadi magnitudonya di bawah 5 skala Richter.

Baca juga : Pemindahan Ibu Kota Lebih Murah Dari Proposal Anies

Namun begitu, Sofyan enggan memberi kepastian tentang lokasinya. Saat ditanya mengenai lokasi ibu kota yang dipilih adalah di Pulau Kalimantan? Dia menjawab dengan diplomatis. "Iya, itu merupakan salah satu pilihan," jawabnya.

Dia menjelaskan, kebutuhan luas lahan yang mencapai 300 ribu hektar untuk Ibu kota baru. Tanah seluas itu dinilai ideal untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan fasilitas suatu ibu kota.

"Karena akan dibangun berbagai infrastruktur pendukung, misalnya transportasi dan perumahan, sehingga wilayah tersebut akan tumbuh menjadi lingkungan kota dengan berbagai pelayanan yang dibutuhkan," tuturnya.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuldjono menjelaskan, setidaknya ada 10  kriteria lokasi Ibukota baru. Di antaranya, bebas bencana, berada di tengah-tengah negara, dan dekat dengan pantai karena Indonesia merupakan negara maritim.

Baca juga : Menteri Basuki Pindah Ibu Kota Butuh Waktu Lama

Dalam pembahasannya, Basuki mengakui letak Ibu kota sempat mengarah pada Mamuju, Sulawesi Barat karena wilayah paling tengah di Indonesia. Namun, Mamuju masuk daerah ring of fire atau rawan bencana, sehingga tidak disepakati Ibukota pindah ke sana.

"Jadi sejauh ini mulai mengarah di Kalimantan karena bebas dari bencana. Hal itu sesuai dengan kajian dari BMKG. Dan Gubernur sudah mengahdap secara personal menemui Presiden untuk menawarkan,"kata Basuki.

Namun begitu, untuk memindahkan Ibukota juga tidak semudah membalikkan tangan. Menurutnya, diperlukan perangkat pendukung agar pemerintahan bisa berjalan baik. 

"Paling tidak karena Ibukotanya pindah, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga harus ikut pindah ke Ibukota baru," katanya.

Baca juga : Jokowi: Kita Harus Berpikir Visioner Jangka Panjang

Dengan pemindahan lembaga itu, akan ada 1,5 juta ASN yang bakal ikut pindah menempati Ibukota baru. Belum lagi tambahan penduduk dari perusahaan pendukung kebutuhan manusia seperti SPBU, dan pasarnya.

"Tentu mereka juga akan menempatkan orangnya di sana. Sehingga, kalau ASN-nya saja 1,5 juta, kita bisa hitung ada tambahan penduduk 3 kali lipatnya atau sekitar 5 juta penduduk," ujarnya.(QAR)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.