Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tegakkan Prokes

Satgas Nggak Pake Ngegas

Jumat, 3 September 2021 07:10 WIB
Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting saat diskusi yang digelar di Graha BNPB, Kamis (9/2/2021). (Foto: Humas BNPB)
Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting saat diskusi yang digelar di Graha BNPB, Kamis (9/2/2021). (Foto: Humas BNPB)

RM.id  Rakyat Merdeka - Protokol kesehatan (prokes) adalah kunci menghadapi pandemi virus Corona. Karena itu, prokes terus digalakkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Tapi, pakai cara halus, nggak perlu ngegas.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting menjelaskan, tinggi atau rendahnya angka penularan Covid-19 sangat dipengaruhi kedisiplinan masyarakat menjalankan prokes.

Berita Terkait : Kapolri Ingatkan Prokes Pada Perhelatan PON XX Di Papua

“Tapi masih ada saja yang bandel, mengabaikannya,” ujar Alex dalam diskusi yang digelar di Graha BNPB, kemarin.

Sebetulnya, kata Alex, ada regulasi atau undang-undang yang bisa saja memaksa setiap orang patuh demi kesehatan dan keselamatan bersama. Regulasi itu adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ada juga Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 35, 36, 37 dan 38.

Berita Terkait : Nggak Enak Menjanda

“Dengan adanya aturan itu, kita bisa tegas dalam penanggulangan, pencegahan dan pengawasan di hulu maupun di tingkat hilir,” ujar Alex.

Namun, Satgas tidak mengambil opsi tersebut, tapi memilih cara halus atau pendekatan persuasif. Pendekatan itu dianggap lebih ampuh untuk menyadarkan masyarakat tentang protokol kesehatan.

Berita Terkait : KPK Tetap Akan Pecat 56 Pegawai Yang Tak Lolos TWK

Dokter spesialis paru-paru itu pun meminta seluruh Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat daerah mengutamakan pendekatan yang sama. Caranya, dengan menggandeng tokoh setempat untuk mengedukasi masyarakat.

“Kita harus bisa membahasakan seluruh peraturan dan regulasi ini ke dalam bahasa setempat. Bisa menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan, sehingga mereka paham,” paparnya.
 Selanjutnya