Efisiensi Anggaran, Peluang Baru Membidik Potensi Daerah

 Sebelumnya 
Presiden Prabowo menginstruksikan terkait dengan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding dan perjalanan dinas dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Kita tersadar, selama ini mungkin saja kita sudah menghamburkan uang untuk dan atas nama kegiatan seremonial, studi banding dan perjalanan dinas yang dianggap berlebihan. Mengencangkan ikat pinggang, bukan berarti penyiksaan. Karena kita tahu, bukankah hemat pangkal kaya?

Barangkali, negara ini sulit kaya, karena pelaksananya dianggap terlalu boros. Terlalu membidik ikan dalam belanga. Mari kita simak.

Efisiensi ini juga dilakukan dalam kaitannya dengan belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik. Suka atau tidak suka, penghematan anggaran ini tentunya akan mengurangi privilege para pejabat.

Apalagi bagi para pejabat yang selama ini gemar menumpuk harta. Mereka yang seperti ini tentu akan merasa kecewa.

Di masa kepemimpinan Presiden Prabowo, menjadi pejabat adalah menjadi insan untuk total berkhidmat bagi rakyat dan bagi negeri. Bukan untuk nggleleng alias bergaya dengan jabatan yang diembannya. Bukan untuk gagah-gagahan karena pangkat dan memperoleh privilege.

Saat ini adalah masa prihatin dalam ruang peralihan untuk mengangkat harkat dan martabat dan kesejahteraan rakyat. Bukan, kesejahteraan untuk para pejabat! Bagaimana caranya, agar postur anggaran menjadi sehat dan bugar?

Kita harus lenyapkan pos-pos anggaran yang tidak berguna. Kita pikirkan pos-pos yang bernilai guna, yang bermanfaat untuk orang banyak. Pos-pos mubazir yang sia-sia, kita hilangkan.

Kita dapat mengumpakannya dengan bagaimana cara merawat dan menjaga tubuh agar menjadi sehat. Untuk menjaga tubuh menjadi sehat, maka lemak-lemak tak jenuh dalam tubuh dihilangkan. Misalnya dengan berolahraga.

Orang yang tidak biasa olah raga, tiba-tiba disuruh olah raga, pasti badannya akan sakit semua. Jantungnya akan berdegup kencang. Debar hatinya akan menjadi tak menentu. Kecemasan dan kegelisahan akan menyergap di tiap ruang dan waktu. Lama-lama, yang membuat ia mati adalah mati karena kecemasannya sendiri.

Seperti itulah keadaan yang dirasakan saat ini oleh para pejabat di tingkat pusat maupun daerah yang sudah terbiasa berada pada zona nyaman.

Baca juga : Arahan Efisiensi Anggaran Sudah Jelas, Pengamat: Jangan Ada Yang Salah Tafsir

Namun tahapan ini merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan agar postur anggaran semakin sehat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Paradoks Penghematan

Bagi yang tidak suka dengan kebijakan ini, mereka menyindirnya dengan sebutan paradoks penghematan. Ini merujuk pada bukunya Prabowo yang berjudul Paradoks Indonesia.

Mengapa para penentang penghematan menyindir inpres ini sebagai paradoks? Karena, Presiden Prabowo mengawali dengan pembentukan kabinet yang tambun. Ada 48 menteri dan 56 wakil menteri dan 5 kepala badan. Di era presiden sebelumnya hanya ada 34 kementerian.

Konsekuensi dengan adanya penambahan menteri dan wakil menteri tentu akan memiliki konsekuensi terhadap anggaran. Menteri-menterinya kebanyakan adalah orang-orang partai bukan kabinet kerja (zaken kabinet) yang diinginkan rakyat banyak.

Hal ini dianggap banyak orang sebagai politik dagang sapi. Bahkan banyak anggota kabinet dari pemerintahan sebelumnya ada dalam kabinet Prabowo. Padahal kinerjanya masih dipertanyakan oleh sebagian masyarakat.

Presiden Prabowo dikenal dengan sosok patriotik yang sangat demokratis. Kritikan membangun tentu tidak akan ia abaikan. Presiden kita bukan presiden anti kritik. Namun, presiden yang benar-benar berjihad untuk membangun NKRI.

Sekeras apapun badai menerjang, tentu akan dihadang Prabowo demi menyelamatkan Indonesia yang kucinta. Kita, yakin dan percaya pada sosok Prabowo yang tentu saja tak akan pernah terbersit baginya untuk menciderai hati rakyat, apalagi mencelakai NKRI.

Diharapkan Prabowo akan merestrukturisasi ulang Kementerian dan mereshuffle menteri dan wakil menteri yang tidak dan belum jelas kinerjanya apa. Restrukturisasi ini penting agar sejalan dengan efisiensi yang tertuang dalam INPRES No 1 Tahun 2025.

Konsekwensi Bagi Daerah

Dampak INPRES Nomor 1 tahun 2025 akan dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya adalah penghematan sebesar 50,50 triliun dana transfer ke daerah.

Sedangkan dampak tak langsungnya adalah kegiatan-kegiatan dari kementerian/lembaga akan berkurang. Selain itu, perjalanan dinas yang selama ini dilakukan oleh kementerian/lembaga akan berkurang.

Baca juga : Aplikator Koordinasi Dengan Pemerintah

Hal ini akan berdampak khususnya pada transportasi udara dan hotel/penginapan dan restoran/rumah makan yang selama ini seolah "dimanjakan" oleh perjalanan dinas.

Hal ini tentunya akan berdampak pada pertumbuhan daerah. Ini ibarat didikan seorang ayah kepada anaknya. Bila seorang ayah mendidik anaknya dalam segala kemanjaan dan menyediakan apa-apa yang diminta anaknya, maka kecendrungannya si anak akan tumbuh dalam karakteristik yang tidak memiliki daya juang hidup dan tidak mampu berpikir untuk bertahan dalam kehidupan.

Kecenderungannya akan menjadi anak yang “menghabiskan” harta peninggalan orang tuanya. Ketika harta orang tua habis, maka di saat itulah hidup si anak akan berakhir. Karena, selama ini terlalu tergantung ulah dididik dalam kemanjaan, bukan dalam kepatriotan nan heroik.

Bagi para pejabat di daerah, ini adalah sebuah lecutan untuk mendidik kita melihat peluang-peluang baru. Bila mana, selama ini kita dimanjakan oleh APBD, sehingga kita lupa pada potensi yang ada di sekitar kita.

Betapa begitu banyak peluang dan betapa begitu kayanya negeri ini untuk menyejahterakan rakyat. Di tiap zona, selalu saja ada peluang yang menjadi pemasukan baru bagi APBD. Mengapa kita tidak melihat betapa lapang dan banyaknya peluang di dunia pertanian dan perkebunan yang selaras alam, di dunia pariwisata, di dunia industri yang ramah lingkungan, di dunia perdagangan, di dunia yang sebenarnya sungguh lapang untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

Semua, pikiran itu , kita yakini pernah dipikirkan namun jarang dilaksanakan. Apakah selama ini kita malas berpikir karena konsekuensi dari sebuah pikiran adalah kerja? Orang yang malas bekerja, jangan harapkan sebuah pikiran atau gagasan darinya. Itu hanya akan membuang-buang waktu saja.

Pemimpin yang malas berpikir dan malas bekerja adalah pemimpin yang menciderai amanah dan gemar mendustai rakyatnya sendiri. Mengapa kita selama ini malas berpikir? Apakah karena ruang kepala kita terbiasa dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu sehingga tengkorak dipenuhi oleh sampah-sampah pikiran yang menumpuk dan membusuk sehingga merusak badan?

Saatnya daerah benar-benar bangkit dengan gagasan-gagasan yang mensejahterakan ruang kehidupan bagi orang banyak. Yakinlah, bila kita terlambat mengantisipasi kondisi ini maka badai gelap akan menyungkup kehidupan dan berdampak buruk bagi perekonomian daerah.

Sekali lagi, ini merupakan penyadaran bagi pejabat di daerah untuk berperilaku hemat dan menjadi pejabat yang mewakafkan dirinya untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Cluenya, berpikirlah. Lalu, laksanakan!

Kesusahan adalah picu untuk membidik peluang baru biar kita terlepas dari jerat rampingnya APBD. Bila kita terlalu mengandalkan APBD dan APBN di tiap kegiatan, percayalah, anak “TK” pun bisa melaksanakannya.

Para pemimpin di daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota, harus bersungguh-sungguh membidik peluang-peluang baru yang dapat dan kita yakini benar-benar bernilai produktif dan ekonomis.

Lenyapkan pikiran-pikiran politis, apungkan pikiran-pikiran strategis, produktif dan ekonomis. Semua jajaran dan para staf harus satu visi, satu misi,satu persepsi dan bekerja keras menciptakan peluang baru. Pilkada sudah selesai, mari konsen untuk bersama-sama membangun daerah.

Baca juga : Pelat Merah Jangan Cuma Ngarep Proyek Pemerintah

Biduk lalu, kiambang bertaut. Ingat, penghematan anggaran bukanlah akhir segalanya. Karena anggaran pemerintah hanyalah salah satu sumber saja. Masih banyak sumber lain untuk anggaran pembangunan misalnya dari swasta maupun hibah dari mitra pembangunan.

Untuk memperoleh pendanaan pembangunan dari dunia usaha dan mitra pembangunan, para pejabat harus memiliki kemampuan yang disebut political savvy. Yaitu kemampuan untuk dapat meyakinkan dunia usaha untuk investasi di daerah dan mitra pembangunan untuk memberikan hibahnya.

Jangan tergiur utang yang ditawarkan mitra pembangunan. Tapi carilah mitra pembangunan sejati yang mau memberikan hibah. Investasi dan meyakinkan investor harus benar-benar dilaksanakan dengan totalitas kerja. Bukan dengan totalitas di bibir saja.

Gubernurnya, semestinya menempatkan diri sebagai “konsultan dan motivator” bagi para bupati dan walikota serta rakyat menyeluruh untuk menciptakan pembangunan bersama. Para pejabat di daerah harus dilatih agar memiliki kemampuan political savvy.

Kalau sudah dilatih tapi tidak memiliki kemampuan tersebut sebaiknya mundur atau dimundurkan oleh atasannya. Termasuk kepala daerah/wakil kepala daerah harus berani mundur kalau tidak mampu seperti yang dilakukan oleh para pejabat diluar negeri.

Karena ketidaktahuan ini hanya akan menjadi beban bagi daerah dan rakyat. Kita perlu mencari orang yang tepat dan menempatkannya di ruang yang tepat dalam pikiran objektif yang nonpolitis. Setelah kita memahaminya, baru kita tersentak sadar.

Bahwa sesungguhnya INPRES Nomor 1 Tahun 2025 merupakan ide brilian dari Presiden Prabowo untuk menjaring para pejabat dari pusat sampai daerah, mana yang mau berkhidmat kepada rakyat atau tidak. Juga menjaring mana pejabat yang mampu bekerja untuk membangun negara, daerah dan rakyatnya.

Ini adalah semacam ‘testcase’ atau cek ombak dari seorang Prabowo dalam menyaring para penjabat yang berjiwa patriotik, berpikir cerdas,taktis dan total dalam membela NKRI untuk membawa rakyat Indonesia ke gerbang maju, sejahtera, aman, nyaman, bersatu dalam spirit Bhinneka Tunggal Ika.

Penulis adalah pengamat sosial dan ekonomi yang juga Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.