Dark/Light Mode

Catatan Roni Tabroni

Narasi Kebangsaan Islam Berkemajuan

Rabu, 29 Oktober 2025 13:09 WIB
Ilustrasi Islam Berkemajuan Muhammadiyah. (Foto: muhammadiyah.go.id)
Ilustrasi Islam Berkemajuan Muhammadiyah. (Foto: muhammadiyah.go.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ada yang tidak pernah berubah dari ormas keagamaan bercorak pembaharuan seperti Muhammadiyah. Yaitu bagaimana ia tetap pada prinsipnya untuk tidak menjadi lembaga politik. Sejak awal kehadirannya 113 tahun lalu, Muhammadiyah merupakan ormas keagamaan yang bergerak di wilayah kultural. 

Bukan berarti Muhammadiyah tabu atau anti politik. Muhammadiyah dilahirkan dalam situasi dimana nuansa sosial saat itu sedang terjadi penekanan secara ekonomi, sosial, politik dan juga budaya. Pendiri Muhammadiyah (K.H. Ahmad Dahlan) kendati seorang ulama besar, dengan berguru dari sumbernya langsung di tanah suci, bukan berarti lupa akan akar historisnya. 

Awal abad ke-20, Hindia Belanda merupakan wilayah dimana seluruh potensinya dimatikan oleh kekuatan penjajah. Sumber daya alam dikeruk, potensi budaya, Sumber Daya Manusia, dan semua yang menjadi kekayaannya berada pada penguasa kolonial. Praktik keagamaan pun didorong untuk hanya pada ritual bahkan cenderung mengabaikan fungsi sosialnya.

Di saat itulah terobosan baru dilakukan, K.H. Ahmad Dahlan dan beberapa sahabatnya (murid) mencoba menawarkan gagasan baru. Sebuah ajaran keagamaan yang lebih mencerahkan, memajukan, memberikan solusi kongkret – di samping penyempurnaan aqidah dan praktik ibadah. 

K.H. Ahmad Dahlan membawa perkumpulan ini menuju kemajuan, menggarap aspek yang terlupakan, yang membuat bangsa ini tidak mampu bangkit dan melawan. Kebodohan, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan, menyebabkan lebih dari tiga abad bangsa besar ini terus terpuruk. Tidak bisa menemukan jati dirinya, dikangkangi bangsa lain yang tidak lebih besar dari Nusantara atau kemudian menjadi Indonesia. 

Tetapi K.H. Ahmad Dahlan tahu, untuk mewujudkan visinya yang jauh ke depan, tidak dapat dilakukan secara konfrontatif. Memilih jalan melawan terhadap penjajah bukan pilihan strategis. Bahkan kesempatan untuk membawa Muhammadiyah pada corak politik pun dihindarinya. Muhammadiyah akhirnya berada di ranah kultural, tidak bersentuhan dengan politik secara praktis. 

Baca juga : Para Sultan dan Tokoh Bangsa Deklarasikan Forum Keberagaman Nusantara

Dalam perjalanannya, ada dinamika, dimana Muhammadiyah mau tidak mau, karena memiliki potensi besar baik secara jumlah, peran sosial-keagamaan, dan kualitas SDMnya, maka ada godaan dimana ruang politik selalu memanggilnya. Namun, K.H. Ahmad Dahlan tidak bergeming, tidak tergoda, terus berjalan pada tracknya. 

Eskalasi dinamika ini tidak berhenti. Pasca meninggalnya sang pendiri, Muhammadiyah semakin ”seksi”. Ada upaya bagaimana mendorong persyarikatan untuk terlibat dalam berbagai momentum nasional. Akhirnya, ada yang tidak dapat dihindari, dimana kader-kader terbaiknya benar-benar dibutuhkan dalam berbagai momentum penting. Demi kepentingan bangsa dan negara, beberapa elit Muhammadiyah kemudian menjadi bagian dari proses persiapan kemerdekaan bangsa ini. 

Dengan terjunnya beberapa tokoh Muhammadiyah, menunjukkan persyarikatan ini tidak bisa menghindari dari panggilan suci tersebut. Namun demikian, walaupun itu masuk kategori politik kebangsaan (high politics), nama Muhammadiyah ikut terbawa harum. Keterlibatan pada momentum nasional pada masa peralihan kemerdekaan, memperteguh fungsi kebangsaan dari Muhammadiyah ini untuk berkontribusi langsung. 

Pasca-Kemerdekaan 

Atas dasar keterpanggilan, Muhammadiyah walaupun secara institusi tidak berubah jaket menjadi partai politik, tetapi mendorong kader-kadernya untuk terlibat langsung. Kehadiran partai Masyumi membuktikan bagaimana kontribusi Muhammadiyah (melalui kader-kader terbaiknya) menjadi penentu pada banyak hal, dengan sebutan sebagai anggota kehormatan. Pengaruhnya cukup besar dan tidak sedikit kadernya yang menjadi pengurus partai. 

Walaupun kemudian kandas karena banyak faktor, Muhammadiyah tanpa menutup mata tercatat dalam sejarah memiliki andil dalam pendirian partai Parmusi. Walaupun bukan gerbongnya langsung, namun kehadiran kader-kader terbaiknya menunjukkan arah politik organisasi ini. Dinamikanya cukup unik, walaupun Muhammadiyah tidak merasa menjadi partai politik. 

Dinamika internal untuk senantiasa mengokohkan gerakan kultural terus menguat. Muhammadiyah kemudian memagarinya dengan Khittah dengan maksud untuk membatasi keterlibatannya pada wilayah politik. Setidaknya ada khittah Palembang (1956), khittah Ponorogo (1969), khittah Ujung Pandang (1971), khittah Surabaya (1978), dan khittah Denpasar (2002). 

Baca juga : BI Dorong Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan Di Sulampua

Secara keseluruhan, asbabul wurud bagaimana khittah itu dibuat, bertali temali dengan dinamika sosial dan politik eksternal. Khittah merupakan respon bagaimana Muhammadiyah menyikapi dinamika eksternal sekaligus mengingatkan para aktivisnya dalam kehidupan politik. Cara elegan ini menjadikan Muhammadiyah yang tidak pernah absen dalam dinamika kebangsaan, tetapi di sisi lain selalu ada dorongan untuk terlibat lebih jauh lagi. 

Dengan rumusan yang terus berulang, menunjukkan dua hal, yaitu; bahwa dinamikanya sangat tinggi sehingga perlu rumusan yang sifatnya komprehensif dan berlaku nasional. Kedua, dalam setiap periodenya, selalu ada tarikan keterlibatan secara praktis. Ini menandai bagaimana Muhammadiyah selalu diharapkan kehadirannya dalam setiap peralihan kepemimpinan nasional – walaupun eskalasinya berbeda-beda. 

Pasca-Reformasi 

Beberapa riset yang dilakukan para sarjana menyoroti bagaimana dinamika Muhammadiyah relasinya dengan politik pasca reformasi. Keterlibatan Ketua Umum Muhammadiyah (Amien Rais) – dan juga kader lainnya – memberikan narasi kuat bagaimana kontribusi persyarikatan dalam membuka keran demokrasi, menumbangkan rezim yang teramat kuat pada saat itu. 

Bukan tanpa risiko. Lagi-lagi, ada tagihan publik dimana agenda reformasi tidak bisa dibiarkan, harus dikawal dan ”memaksa” elite Muhammadiyah itu untuk melakukan langkah-langkah strategis dan politis. Melalui dinamika internal, maka kelahiran PAN menandai keberpihakan Muhammadiyah dalam dunia politik, kendati selalu dipagari dengan narasi ”tidak ada hubungan struktural.” 

Melalui dinamika yang alot, yang kemudian melahirkan Khittah Denpasar (2002) tadi, pencalonan kader terbaik persyarikatan (menjelang Pilpres 2004) menimbulkan kehangatan politik di internal. Hasil yang kurang menggembirakan berkontribusi pada lahirnya dua kutub opini politik yang sangat ekstream. 

Namun, apapun yang terjadi, tidak sedikit kader yang merasa perlu melanjutkan perjuangan dakwah di ruang politik ini dengan mempersiapkan kapal baru. Lahirlah PMB yang dimotori kader-kader muda. Walaupun mengalami stagnasi partisipasi, namun kapal ini sempat melaju dan akhirnya kandas kembali. 

Baca juga : Angkutan Penyeberangan Yang Andal Dan Berkelanjutan

Akhirnya, narasi yang kembali dibangun di persyarikatan, meninggalkan dua adagium apologis antara ”menjaga jarak yang sama” dan ”menjaga kedekatan yang sama”. Keduanya memiliki makna yang sama, memposisikan seluruh partai politik secara setara dan Muhammadiyah harus membuka komunikasi dengan semua kekuatan politik. Bukan tanpa resiko, sebab banyak kader yang kadung ada di rumah partai tertentu, kemudian menuduh Muhammadiyah tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Bahkan secara praktis, prinsip di atas juga terkadang dipandang sebagian kadernya tidak menguntungkan bagi kepentingan dakwah di ranah publik.

Namun, semua catatan sejarah ini meninggalkan dua pesan penting, pertama, bagaimana Muhammadiyah melalui kader-kadernya (dan terkadang secara institusi) selalu dirindukan kehadirannya pada ruang politik yang lebih praktis. Kedua, ada upaya kuat bagaimana agar Muhammadiyah ini tetap ajeg dan lurus pada jalur kultural, kendati tidak dapat menghindari keterlibatannya pada high politics, dengan menjaga marwah dan kemandiriannya. Rupanya, prinsip kedua inilah yang sepertinya cukup menjawab mengapa Muhammadiyah hingga usianya ke-113 tetap tegak dan terus lurus melayani umat di desa-desa hingga lingkup global. Wallahu a’lam.

Roni Tabroni
Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung dan Wakil Ketua MPI PP Muhammadiyah

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.