Mahathir: Tak Ada Yang Berhak Pecah Yerusalem

RM.id  Rakyat Merdeka - Negara-negara muslim terus mengecam keras Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibukota Israel. Salah satunya disuarakan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Dia menegaskan, tak ada yang berhak memecah Yerusalem. Tanah suci tiga agama itu milik Palestina. Mahatir mengemukakan hal itu di Bangkok, Thailand, Minggu (16/12) lalu. Dia menegaskan, Yerusalem harus tetap seperti sekarang. Wilayah itu milik Palestina, bukan Ibukota Israel.

Menurut Mahathir, tak ada satu pun negara yang berhak memecah Yerusalem. Termasuk, Australia yang mengakui wilayah Yerusalem Barat sebagai Ibukota Israel. Pengakuan Australia terhadap wilayah Yerusalem Barat itu disampaikan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Sebelum diputuskan, Morrison mengaku telah berkonsultasi dengan para politisi dan sekutu di luar negeri. Meski begitu, Morrison mengatakan, negaranya tak terburu-buru mengikuti jejak Amerika Serikat dengan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Australia akan membangun dulu kantor perdagangan dan pertahanan di Yerusalem, sambil mencari lokasi yang cocok untuk mendirikan kedutaan.

Baca juga : Prabowo Diceramahi Sri Mulyani

Morrison bilang, keputusan Australia diambil dengan tetap menghormati komitmen kedua pihak untuk mencapai solusi dua negara dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Karena itu, Australia akan mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibukota Palestina jika kesepakatan solusi dua negara tercapai. Mahathir tak setuju dengan pernyataan Morrison. Dia protes. “Yerusalem selalu di bawah Palestina, jadi mengapa mereka mengambil inisiatif untuk membagi Yerusalem bukan milik mereka, tetapi untuk membagi orang Arab dan orang Yahudi? Mereka tidak punya hak,” tegas Mahathir.

Setelah Mahathir, Liga Arab  merilis pernyataan yang berisi kritik tentang pengakuan Australia, yang terang-terangan berat sebelah terhadap posisi dan kebijakan pendudukan Israel. “Keputusan itu merupakan pelanggaran berbahaya terhadap status hukum internasional Kota Yerusalem, dan legitimasi resolusi yang relevan,” kata Saeed Abu Ali, Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk wilayah Palestina dan Arab.

Baca juga : Marah Tak Selesaikan Masalah

“Keputusan itu menunjukkan bias terang-terangan terhadap posisi dan kebijakan pendudukan Israel dan dorongan dari praktik dan agresi konstan,” imbuhnya. Di pihak lain, Kepala Negosiasi Palestina Saeb Erekat menyebut langkah Australia sebagai bagian kebijakan politik dalam negeri murahan. “Semua tentang status Yerusalem adalah isu final dalam negosiasi. Sementara Yerusalem Timur bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina di bawah hukum internasional,” tuturnya.

Bahrain justru membela Australia. Menteri Luar Negeri Bahrain, Khaild bin Ahmed al-Khalifa mendukung keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibukota Israel. “Sikap Australia tidak berdampak pada legitimasi atas tuntutan Palestina, satu di antaranya tentang Yerusalem Timur sebagai Ibukota Palestina, dan hal itu tidak bertentangan dengan Inisiatif Perdamaian Arab,” kata Khalid melalui akun Twitter, Sabtu (15/12).

Baca juga : Selalu Macet Karena Jalan Kalimalang Licin, Berlubang, Dan Bergelombang

Pernyataan Khalid mengenai sikap Australia dinilai menunjukkan keberpihakan Bahrain pada Israel. Indikasi lainnya terjadi beberapa waktu lalu, saat Khalid mengatakan Israel berhak membela diri terhadap Muslim Syiah Iran  dengan menyalahkan Syiah memicu kerusuhan di Bahrain, negara Islam Sunni. Namun, Iran membantah ikut campur dengan urusan dalam negeri Bahrain. [OKT/NET]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.