RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan sinyal persetujuan untuk Finlandia, agar bisa bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Tapi, tidak untuk Swedia.

Erdogan mengkritik penolakan Swedia, untuk mengekstradisi puluhan orang terkait kelompok militan Kurdi, dan sentilan lain terhadap pemerintahannya.

"Jika Anda benar-benar ingin bergabung dengan NATO, Anda akan mengembalikan para teroris ini kepada kami," kata Erdogan, seperti dikutip BBC, Senin (30/1).

Pernyataan ini datang beberapa hari, setelah Turki menangguhkan pembicaraan untuk menerima dua negara Nordik sebagai anggota.

Langkah itu dipicu serangkaian protes kontroversial di Stockholm, termasuk aksi pembakaran Al Quran oleh politisi ekstremis Rasmus Paludan.

Berita Terkait : Pak Mentan, Gimana Ini...

Dalam kasus ini, pejabat Swedia mengutuk protes tersebut. Namun membiarkan hal itu terjadi, dengan alasan Swedia memiliki undang-undang kebebasan berbicara.

Permohonan Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO, disampaikan pada tahun lalu, setelah perang Rusia-Ukraina meletus.

Niat untuk mengakhiri puluhan tahun non-blok militer ini, harus disetujui dengan suara bulat oleh semua anggota NATO. Namun, Turki dan Hongaria tak kunjung meratifikasi.

Soal ini, Erdogan mengatakan, Turki akan memberikan tanggapan yang berbeda untuk Finlandia. Swedia, siap-siap saja terkejut.

"Kami memberikan daftar 120 orang kepada Swedia, dan meminta mereka untuk mengekstradisi para teroris itu ke negara mereka. Jika Anda tidak mengekstradisi mereka, mohon maaf," tegas Erdogan.

Berita Terkait : Kemenkumham Kasih Lampu Hijau Naturalisasi Sandi Walsh Dan Jordy Amat

Asal tahu saja, jumlah diaspora Kurdi di Swedia, lebih banyak ketimbang Finlandia. 

Saat ini, tensi hubungan Ankara dan Swedia memang sedang tinggi-tingginya. 

Turki telah meminta Swedia untuk menjauhkan diri dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa.

Sebagai tanggapan, Swedia menyetujui amandemen konstitusi yang memungkinkannya membuat undang-undang anti-teror yang lebih keras, seperti yang diminta Turki.

Selain itu, Swedia dan Finlandia juga telah mencabut larangan penjualan peralatan militer ke Turki, yang diberlakukan setelah intervensi militer Ankara di Suriah pada 2019.

Berita Terkait : Pembangunan IKN, Menteri LHK Jamin Hanya Sedikit Pohon Ditebang

Awal bulan ini, Erdogan mengatakan, Pemilu Turki telah dimajukan satu bulan menjadi 14 Mei.

Sejak itu, Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto memutuskan menyudahi negosiasi. Karena menilai diskusi telah memanas di Turki, akibat tekanan pemungutan suara. ■