Menlu RI: Kita Jaga Dewan HAM PBB Dari Politisasi

 Sebelumnya 
Selanjutnya, dia juga menggarisbawahi pentingnya mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu untuk mencegah praktik yang sama terjadi pada masa depan. Terkait aspek tersebut, Retno menuturkan, Pemerintah Indonesia berkomitmen merehabilitasi korban tanpa mengesampingkan penyelesaian hukum.

“Tahun ini, Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu,” ungkap Retno.

Baca juga : Rekat Indonesia: Nono Sampono Sangat Cocok Jabat Menko Maritim dan Investasi

Dia juga mengatakan, keberanian untuk mengakui adalah hal krusial untuk penghormatan HAM yang lebih baik.

“Indonesia telah mempraktikkan keberanian tersebut,” ucapnya.

Baca juga : Pesan Menag Di Rakernas: Jangan Korupsi Dan Cegah Politisasi Agama

Ketiga, Retno pada sidang Dewan HAM PBB itu juga mendorong upaya untuk memperkuat arsitektur HAM. Menurutnya, Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini dan terus berbenah diri.

Imparsialitas, transparansi dan dialog, menurutnya harus menjadi ‘roh’ utama Dewan HAM.

Baca juga : 7 Pemain Dilepas, Ini 11 Skuad Anyar Persija Jakarta

“Kita harus terus menjaga Dewan HAM dari politisasi dan digunakannya Dewan HAM sebagai alat rivalitas geopolitik,” ujarnya.

Di kawasan, kata Retno, Indonesia terus berupaya memperkuat mekanisme HAM. Dewan HAM PBB yang berokasi di Jenewa merupakan organ antar Pemerintah yang terdiri atas 47 negara anggota PBB. ■ DAY

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.