Dark/Light Mode

Dukung Target Net Zero Emission

Inggris Sawer Indonesia Rp 512 M

Rabu, 4 Oktober 2023 05:48 WIB
Menteri PPN Suharso Monoarfa, Menteri Negara Inggris untuk Indo-Pasifik Anne Marie kedua kiri foto bersama usai Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Vivi Yulaswati kanan dan Direktur Pembangunan Indonesia/Minister-Counsellor Pembangunan di UKMis ASEAN Amanda Mcloughin kiri menandatangani Kerja Sama Technical Arrangement Hibah Low Carbon Development Initiative Programme antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. (Foto Rizki Syahputra/Harian Rakyat Merdeka/RM.id)
Menteri PPN Suharso Monoarfa, Menteri Negara Inggris untuk Indo-Pasifik Anne Marie kedua kiri foto bersama usai Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Vivi Yulaswati kanan dan Direktur Pembangunan Indonesia/Minister-Counsellor Pembangunan di UKMis ASEAN Amanda Mcloughin kiri menandatangani Kerja Sama Technical Arrangement Hibah Low Carbon Development Initiative Programme antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. (Foto Rizki Syahputra/Harian Rakyat Merdeka/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Inggris siap mendukung peningkatan kapasitas pembangunan hijau dan keberlanjutan ekonomi di daerah di Indonesia. Dukungan itu berupa dana hibah yang jadi bagian program Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development Initiative/ LCDI) Tahap 2.

Penandatanganan Technical Agreement dana hibah itu, dilakukan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin (2/10), disaksikan Menteri Urusan Indo Pasifik Inggris, Anne Marie Trevelyan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Selanjutnya, Pemerintah mendapatkan dana sebesar 27,2 juta poundsterling atau Rp 512 miliar dari Pemerintah Inggris untuk program LCDI. Trevelyan mengatakan, peluncuran tahap kedua dukungan Inggris untuk program LCDI menjadi wujud penguatan kolaborasi Inggris-Indonesia di sektor transisi hijau, pertumbuhan rendah karbon, dan ekonomi hijau.

“Itu juga menunjukkan komitmen Inggris untuk sentralitas Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara,” kata Trevelyan, usai penandatanganan.

Dia berharap, pendanaan Inggris bisa mendukung Indonesia mengurangi emisi dan mencapai target Net Zero Emission 2060, atau lebih cepat.

Baca juga : Peringati Hari Batik Nasional, Mendikbduristek Resmikan Museum Batik Indonesia

“Dukungan pada program LCDI adalah tambahan dukungan kami pada transisi hijau Indonesia dan sektor lainnya,” katanya.

Nantinya, dana hibah itu akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, lewat pelatihan, peningkatan kapabilitas, pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, dan uji coba teknologi rendah karbon yang inovatif.

Menurut Trevelyan, perkembangan pesat perekonomian Indonesia dan kapasitas inovasinya membuka peluang lebih besar untuk bekerja sama dengan Inggris. Termasuk di bidang perdagangan, investasi, serta kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi.

“LCDI akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkelanjutan dan memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Inggris, Indonesia, dan seluruh Indo-Pasifik,” tegasnya.

Sementara Suharso menyebut, LCDI merupakan kebijakan utama Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi, mendorong pertumbuhan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Baca juga : Bamsoet Dukung Jambore Nasional Motor Besar Indonesia ke-2 di Bandung

Dukungan tahap pertama Inggris untuk LCDI Indonesia diluncurkan pada 2017. Sejak itu, target-target iklim kian diseriusi dalam perencanaan pembangunan Indonesia.

“Kami juga mengapresiasi Pemerintah Inggris yang menempatkan target pencapaian Net-Zero Emission 2050,” ucap Suharso.

Sedangkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Vivi Yulaswati menambahkan, pihaknya masih harus akan mempersiapkan detail penggunaan lebih lanjut dana tersebut. Menurutnya, salah satu program LCDI adalah mendukung 11 Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat untuk menyusun rencana aksi pembangunan rendah karbon mereka.

“Tidak menutup kemungkinan jumlah pemda yang berpartisipasi dalam program LCDI ini akan bertambah,” jelas Vivi.

Dia menambahkan, LCDI juga berencana mengembangkan skema-skema pembiayaan inovatif di luar Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mendukung pertumbuhan hijau Indonesia. Di antaranya, dengan green sukuk, hingga mengeluarkan blue bond.

Baca juga : Erick Dorong BUMN Masuk Bursa Karbon

“Intinya, kita akan mengembangkan pendanaan di luar APBN dan APBD, tentunya dengan melibatkan swasta yang tidak hanya di Indonesia, tapi juga global untuk sama-sama memelihara kondisi bumi,” jelasnya.

Sebagai informasi, LCDI adalah inisiatif Bappenas yang bertujuan mengintegrasikan program iklim dalam agenda pem bangunan di Tanah Air. Fase pertama implementasi LCDI sudah berlangsung selama 2017 hingga 2021.

Fase pertama LCDI juga mendapatkan dukungan Pemerintah Inggris. Proyek ini kini memasuki fase kedua, yang akan berlangsung hingga 2027. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.