Paetongtarn Terancam Digusur & Ayahnya Diadili

 Sebelumnya 
Paetongtarn sudah menyampaikan permintaan maaf atas masalah ini. Namun, dia tetap menghadapi petisi dari sekelompok senator konservatif ke Mahkamah Konstitusi yang menuntut pemecatannya.

 Pengadilan dijadwalkan memutuskan akan menerima atau tidak petisi tersebut pekan depan. Jika disetujui, PM perempuan kedua Thailand itu bisa langsung diskors dari posisinya.

Kasus Thaksin dan Paetongtarn menjadi babak baru konflik panjang antara elite konservatif pro-militer dan partai-partai pendukung keluarga Shinawatra.

Sebelumnya, Thaksin menjadi PM Thailand pada 2001 hingga 2006. Dia sangat populer di kalangan pemilih pedesaan berkat kebijakan populisnya.

Baca juga : Kembalikan 4 Pulau Aceh, Menko Polkam: Bentuk Penghormatan Terhadap Sejarah

Di penghujung masa kepemimpinannya, Thaksin dicap korup dan digulingkan militer pada September 2006. Nasib serupa dialami adiknya, Yingluck Shinawatra, yang digulingkan sebagai PM pada 2014, serta beberapa PM lain dari blok politiknya.

Thaksin kembali ke Thailand pada Agustus 2023 setelah 15 tahun tinggal di luar negeri. Dia langsung dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas kasus korupsi. Saat menjalani hukuman, dia dipindahkan ke rumah sakit karena alasan kesehatan. dan mendapat pengampunan dari raja.

Perlakuan istimewa ini memicu penyelidikan hukum tambahan dan menimbulkan kemarahan dari lawan politiknya. “Musuh-musuhnya tidak pernah hilang, mereka masih ada, dan musuh-musuh baru terus bermunculan,” ujar mantan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand Paradorn Pattanatabut, dikutip dari AFP, Jumat (27/6/2025).

Sejarah menunjukkan, perpolitikan di Thailand begitu dinamis. Thailand telah digoyang belasan kudeta sejak berakhir a monarki absolut pada 1932. Kasus yang menjerat PM Paetongtarn dan Thaksin saat ini, kembali memunculkan spekulasi tentang potensi intervensi militer.

Baca juga : Terbaik LC, Dembele Dianggap Layak Jadi Pemain Terbaik Dunia

Unggahan yang mendukung militer di akun Facebook memperkeruh suasana setelah rekaman telepon Paetongtarn bocor ke publik. Namun, sumber keamanan mengatakan kepada AFP bahwa kudeta tradisional dengan pengerahan tank dinilai tidak perlu. Sebaliknya, mereka melihat kemungkinan kudeta diam-diam melalui lembaga peradilan atau Komisi Pemilihan Umum sebagai opsi yang lebih realistis.

Analis politik dari Universitas Rangsit Wanwichit Boonprong menyebut, strategi ini sebagai bentuk otoritarianisme terselubung yang lebih efektif dalam menjaga dominasi kekuasaan. “Sudah jadi rahasia umum bahwa militer di sini menguasai jalannya pemerintahan di balik layar,” ujar Wanwichit.

Sebagai penambah tekanan, kelompok aktivis yang sebelumnya berperan dalam menggulingkan pemerintahan terdahulu, telah berjanji untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran akhir pekan depan guna menuntut pengunduran diri Paetongtarn.

Baca juga : Tiba Thailand, Prabowo Disambut Hangat PM Paetongtarn Shinawatra

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.