Dark/Light Mode

Erdogan Batasi Oposisi Turki Bantu Penanganan Corona

Senin, 20 April 2020 19:58 WIB
Presiden Turki, Erdogan. (Foto: ist)
Presiden Turki, Erdogan. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri Turki telah meluncurkan penyelidikan terhadap Wali Kota Istanbul Ekrem İmamoglu dan Wali Kota Ankara Mansur Yavas. Kedua Wali Kota dari kubu oposisi atau Partai Rakyat Republik (CHP) itu dinilai melakukan kampanye melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak corona.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Turki juga menyegel Rumah Sakit Lapangan (RS Sahra Hastanesi) yang disiapkan oleh Kota Metropolitan Adana dengan kubu oposisi CHP untuk penanganan pasien corona. Padahal rumah sakit ini telah menyiapkan 1.000 tempat tidur untuk Rumah Sakit Lapangan yang didirikan pertama kali di Turki. 

Wali Kota Metropolitan, Adana Zeydan Karalar, dengan CHP berbagi video rumah sakit dari akun media sosialnya. “Kami menyelesaikan Rumah Sakit Lapangan kami dengan seluruh infrastrukturnya dengan standar sendiri. Bila perlu, kami dapat memindahkannya ke Kementerian Kesehatan bersama dengan tim layanan kesehatan kami dan meningkatkan kapasitas tempat tidur,” katanya, melansir laman Boldmedya, Sabtu(18/4).

Namun, tim Direktorat Kesehatan Provinsi Adana segera mengambil tindakan dan menyegel Rumah Sakit Lapangan itu. Dalam pernyataannya pemerintah berkuasa menyatakan bahwa kondisi sanitasi tidak cocok untuk memberikan perawatan kesehatan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat.

Baca juga : Merasa Bernasib Sama, Ini Cara Ojol Bantu Pekerja Harian Lain

Kubu oposisi menilai Itu merupakan alasan yang dibuat-buat oleh pemerintah berkuasa di bawah pimpinan Presiden Erdogan. Padahal Turki saat ini kewalahan membendung penularan corona. Turki membutuhkan semua pihak untuk bersatu mengatasi pandemi global ini. 

CHP juga menyoroti diskriminasi pembebasan tahanan di penjara. Para koruptor, Daesh (ISIS), pemerkosa, para penjahat kambuhan dibebaskan. Namun, mereka yang tidak bersalah namun kritis atas pemerintah hingga kini tidak dibebaskan di tengah ancaman penularan virus corona di penjara.

Begitu juga dengan mereka yang dituduh mendukung ulama ternama Turki Fethullah Gulen, sampai saat ini tidak dibebaskan dari penjara. Diskriminasi ini yang mendapat sorotan dari lembaga hak asasi manusia.

Padahal, wabah virus corona di Turki makin tidak terkendali. Data kementerian kesehatan Turki menyebutkan sudah ada 82.329 kasus positif corona, 1.890 orang meninggal. Wabah Covid-19 juga sudah memasuki penjara, di mana banyak wartawan dan aktivis demokrasi dipenjarakan. 

Baca juga : Berdamai Dengan Corona

Turki kini memiliki jumlah penderita corona sudah melewati Iran dalam daftar 10 negara dengan kasus terbanyak. Erdogan yang membantu negara lain sebagai bentuk pencitraan namun gagal membendung penularan di negerinya sendiri.

Jika tren jumlah kasus baru tidak berubah, Turki bakal menyalip jumlah kasus coronavirus jenis baru China yang berada di posisi tujuh. Hal ini diperparah oleh tindakan represif Erdogan sendiri. Saat negara lainnya menyatukan diri dalam langkah bersama untuk mengatasi pandemi ini, sebaliknya malah terjadi di Tukri. Erdogan tidak mau pihak oposisi untuk turut membantu meringankan beban pemerintah dan masyarakat di tengah pandemi virus corona.

Melansir laman Turkisminute, Sabtu (18/4), terlihat  juga dengan apa yang terjadi dengan Kota Mersin  yang dijalankan oleh oposisi utama CHP. Mereka terpaksa mengumumkan bahwa tidak dapat memberikan roti gratis kepada penduduk kota selama jam malam diberlakukan pada akhir pekan ini karena adanya larangan yang diberlakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah mulai memberlakukan jam malam akhir pekan di 31 kota besar Turki untuk menahan epidemi, yang sejauh ini telah merenggut nyawa hampir 2.000 orang di negara itu. Akhir pekan lalu, Kota Mersin mengirimkan roti gratis kepada penduduk sehingga mereka bisa tinggal di rumah dan tidak perlu keluar untuk membelinya.

Baca juga : Jaga Stabilitas Ekonomi, Perppu Penanganan Covid-19 Dinilai Sudah Pas

Namun, tindakan kubu oposisi itu justru telah menarik kemarahan pemerintah dan mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melarang kota memberikan roti gratis. Setelah ini, pemerintah kota mengumumkan bahwa sepotong roti akan dijual selama jam malam seharga 50 kuruş alih-alih di harga normal 75 kuru di kios roti yang dikelola oleh pemerintah kota. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.