Serbia Dinilai Manfaatkan Situasi Corona Untuk Bungkam HAM, Komisioner Eropa Didesak Ambil Sikap

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Parlemen Serbia melaporkan adanya ancaman serius terkait pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di negaranya kepada Komisi Eropa.

Dalam surat yang ditujukan kepada Komisioner Uni Eropa Oliver Varhelyi, Anggota Parlemen Serbia menilai, keadaan darurat terbuka yang diterapkan Presiden Aleksandar Vucic untuk mengatasi pandemi virus corona atau Covid-19 di negaranya, sebagai sebuah tindakan yang parah. Tidak proporsional, dan cenderung membatasi pelaksanaan HAM.

"Sepertinya, hal itu tidak ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tapi, lebih kepada upaya pembungkaman hak untuk berekspresi dan kebebasan berpendapat," demikian bunyi surat tersebut, seperti dikutip situs berita Serbia N1.

"Beberapa warga telah ditahan karena melanggar ketentuan jam malam yang ketat. Padahal, alasan sebenarnya di balik penangkapan mereka adalah kritik terhadap kebijakan pemerintah," imbuh surat tersebut.

Baca juga : Pertamina Peduli, Bantu Makanan Siap Saji untuk Petugas Medis RSUP Persahabatan

Pemerintah Serbia disebut menginginkan kontrol penuh atas pers, agar media hanya menyiarkan informasi yang disaring, yang kebanyakan palsu dan mencemarkan nama baik Uni Eropa.

Hal ini mengemuka, setelah publik memprotes keputusan pemerintah yang kerap digunakan untuk menangkap wartawan.

Anggota Parlemen Serbia juga menganggap, pengerahan militer yang dilakukan pemerintah Serbia di sejumlah rumah sakit, lebih mengarah pada kondisi perang. Ketimbang upaya penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, Anggota Parlemen Serbia juga sangat menyayangkan penetapan status darurat, yang tidak melibatkan parlemen.

Baca juga : Trump Ingin Beli Vaksin Corona Hanya Untuk AS, Jerman Menolak

Mereka juga bertanya kepada Varhelyi, apakah ia memantau situasi domestik ekstrem dan sejumlah pernyataan anti Uni Eropa di Serbia. Serta tindakan apa yang akan diambil Uni Eropa, dalam menghadapi langkah-langkah pemerintah Serbia yang cukup ekstrem.

"Apa jenis langkah politik yang Anda rekomendasikan kepada Komisi Eropa, sehubungan dengan prospek keanggotaan Serbia, jika pemerintahnya menolak mencabut kebijakan represif. Serta enggan menghormati nilai-nilai Eropa yang berlaku umum," demikian bunyi surat tersebut.

Terkait hal ini, salah satu Anggota Parlemen Serbia yang pernah menjadi Duta Besar Serbia di Indonesia Jovan Jovanovic menilai, pihaknya memang tengah memerangi hal lain selain Covid-19. Yakni, pemerintahnya sendiri.

"Sangat disesalkan. Pemerintah memanfaatkan situasi corona untuk menerapkan kebijakan yang represif," ujar Jovan, dalam pesan aplikasi yang diterima RMco.id, Jumat (1/5).

Baca juga : Virus Corona Cukup Ditangkal Masker Biasa

Berdasarkan data yang dihimpun Coronavirus Resources Center John Hopkins University & Medicine hingga Kamis 30 April 2020, total warga Serbia yang terinfeksi Covid-19 berjumlah 9.009 orang, dengan 179 angka kematian. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.