Indonesia Berhasil Angkat Isu Covid-19 Di Debat DK PBB

RM.id  Rakyat Merdeka - Tak mudah membawa isu wabah Covid-19 ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Perbedaan pandangan yang tajam di antara anggota DK PBB jadi penyebabnya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebut, perbedaan itu tampak jelas pada pertemuan DK PBB membahas draft resolusi terkait pandemi. Diperlukan waktu kurang lebih empat bulan untuk menyelesaikan negosiasi draf resolusi.

"Alhamdullillah, akhirnya Resolusi 2532 mengenai dukungan terhadap seruan gencatan senjata Sekjen PBB dan upaya melawan Covid-19, berhasil diadopsi pada 1 Juli 2020," terang Retno, saat press briefing Kemenlu, Kamis (13/8).

Dia mengaku bersyukur dengan kredibilitas dan rekam jejak politik luar negeri Indonesia selama ini. Khususnya di DK PBB. Menurut Retno, seluruh negara anggota DK PBB mendukung Indonesia untuk membahas pandemi. Dan tantangan bina damai secara komprehensif untuk pertama kalinya di DK PBB.

Baca juga : Di AS, Hampir 100 Ribu Anak Positif Covid-19 Dalam Dua Pekan

Seperti ketahui bersama, kata dia, Covid-19 memiliki dampak terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pandemi ini dikhawatirkan dapat membawa negara-negara yang baru beranjak dari situasi konflik, terseret kembali ke jurang krisis. "Dan negara yang masih dalam situasi konflik akan lebih terpuruk lagi," katanya.

Pandemi ini juga semakin merumitkan kerja pasukan perdamaian PBB dan upaya proses mediasi di lapangan. Situasi ini, ujar Retno, bisa merusak hasil upaya pemeliharaan perdamaian yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.

"Kita tidak ingin kerja keras untuk membangun dan memelihara perdamaian harus mengalami kemunduran karena pandemi ini," ingatnya.

Dalam pidato Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Gutteres, kata Retno, disampaikan, kendati pandemi menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi yang dapat menciptakan instabilitas, namun di saat yang sama menciptakan sejumlah peluang. Di beberapa negara konflik, telah terjadi gencatan senjata dan de-eskalasi konflik sebagai akibat dari merebaknya Covid-19.

Baca juga : AirAsia Tambah Layanan Tes Cepat Covid-19 Di Empat Lokasi

Sekjen PBB, lanjutnya, juga mendorong agar respon internasional termasuk DK PBB, memberikan perhatian dalam pencegahan konflik. Di saat yang sama, Sekjen PBB berharap agar dapat dilakukan pendekatan yang integratif, yang lebih peka terhadap potensi konflik. Serta bersifat inklusif dan multidimensional dengan melibatkan peranan segenap aktor perdamaian (termasuk pihak swasta dan masyarakat sipil).

Dalam debat bersama seluruh anggota DK PBB dan sejumlah tokoh internasional Rabu (12/8), Retno menyampaikan tiga poin utama dalam pernyataan nasional Indonesia. Pertama, bina damai (sustaining peace), harus menjadi bagian dari respon komprehensif dalam penanganan pandemi.

Katanya, menjadi sangat penting artinya bagi semua untuk mendukung negara-negara dalam situasi konflik, untuk mengambil pendekatan holistik dan inklusif, dalam menangani keterkaitan antara krisis kesehatan dan dampak sosial ekonominya. Dengan perdamaian dan keamanan.

Dukungan itu bisa berupa upaya memperkuat kapasitas lembaga di negara-negara konflik. Perhatian juga harus diberikan agar negara-negara konflik dapat memperoleh akses yang sama terhadap kebutuhan alat kesehatan dan treatment untuk Covid-19.

Baca juga : Ada Pegawai Reaktif Covid-19, Balai Kota Kesusupan Virus Corona?

"Kompetisi dalam memperoleh vaksin (pada saat sudah ada) akan lebih memperburuk situasi mereka," kata Retno.

Selain itu, Indonesia juga menekankan bahwa kondisi yang kondusif bagi terpeliharanya perdamaian di masa pandemi ini menjadi sangat penting artinya. "Termasuk di Kawasan Asia Tenggara," tandasnya. PYB

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.