Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Dukung Palestina Merdeka, Liga Arab Ternyata Ogah Kecam UEA

Kamis, 10 September 2020 20:11 WIB
Warga Palestina saat berdemo menentang hubungan diplomatik antara UEA-Israel di Ramallah, Tepi Barat. Tampak seorang pendeta Kristen Ortodoks Timur juga turut bergabung (kiri). [Foto: ABBAS MOMANI / AFP via Getty Images]
Warga Palestina saat berdemo menentang hubungan diplomatik antara UEA-Israel di Ramallah, Tepi Barat. Tampak seorang pendeta Kristen Ortodoks Timur juga turut bergabung (kiri). [Foto: ABBAS MOMANI / AFP via Getty Images]

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya Palestina melobi Liga Arab agar mengecam hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) gagal. Namun, komitmen dukungan terhadap negara Palestina kembali diteguhkan.

Pada konferensi melalui video antar para menteri luar negeri negara-negara Liga Arab, Rabu (9/9/2020), seperti dikutip kantor berita Al Jazeera, Palestina mengalah dengan melunakkan kecamannya terhadap UEA. Harapannya, Palestina mendapatkan lebih banyak dukungan Arab.

"Diskusinya berlangsung serius, komprehensif dan memakan waktu. Tapi, akhirnya tidak mengarah pada kesepakatan rancangan resolusi yang diusulkan Palestina," kata Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab, Hossam Zaki kepada wartawan.

Menurut sumber diplomatik Palestina, Liga Arab malah mencabut draf resolusi yang mengecam perjanjian kontroversial Israel-UEA.

Sementara Duta Besar Palestina, Muhannad Aklouk, seperti dikutip kantor berita Palestina, Maan, di pertemuan tersebut, Palestina dan negara-negara Arab juga sepakat memasukkan penekanan komitmen terhadap Prakarsa Perdamaian Arab (Arab Peace Initiative) 2002, solusi dua negara bagi Palestina dan Israel, dan prinsip tanah untuk perdamaian.

Baca juga : 11 Parpol Dukung Petahana di Pilkada Kabupaten OKU

Prakarsa Perdamaian Arab atau juga dikenal sebagai Saudi Initiative, adalah proposal 10 poin untuk mengakhiri konflik Arab-Israel yang didukung Liga Arab pada 2002 di KTT Beirut, dan kembali disahkan pada KTT Liga Arab 2007 dan 2017.

Isinya, menyerukan normalisasi hubungan antara dunia Arab dan Israel. Kompensasinya, penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah pendudukan, termasuk Tepi Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Lebanon, penyelesaian yang adil bagi pengungsi Palestina dan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Setelah berdiskusi selama tiga jam, Palestina dan negara-negara Liga Arab lainnya akhirnya setuju, untuk tidak memasukkan kecaman terhadap kesepakatan UEA-Israel. Namun, ujar Aklouk, tanpa menyebut nama-nama negaranya, beberapa negara Arab sebenarnya sempat mencoba menambahkan beberapa ketentuan untuk mendukung perjanjian UEA-Israel tersebut.

"Sebagai tanggapan, Palestina mengajukan rancangan resolusi yang mengecam kesepakatan UEA-Israel. Namun, negara-negara Arab bersikeras menolak rancangan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki meminta negara-negara Arab menolak kesepakatan UEA-Israel. "Mengenai kesepakatan UEA-Israel, penting bagi kami menunjukkan sikap menolak langkah ini. Jika tidak, pertemuan kita juga akan dianggap setuju," katanya.

Baca juga : Diunggulkan Juara, Miller Ogah Besar Kepala

Terlepas dari itu, Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Abul Gheit menekankan, perjuangan Palestina akan terus menjadi kesepakatan negara-negara Arab. Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002 juga tetap menjadi rujukan untuk solusi yang adil.

"Tujuan semua negara Arab adalah mengakhiri pendudukan [Israel] dan mendirikan negara Palestina merdeka di wilayah yang sesuai keadaan pada 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," katanya.

Untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil antara Arab dan Israel, tambahnya, Inisiatif Perdamaian Arab masih merupakan rencana dasar yang disepakati dunia Arab.

"Saya mengulangi penolakan kami atas rencana atau pengaturan yang diajukan secara internasional namun bisa merusak hak Palestina, atau merugikan status Kota Yerusalem, yang kasusnya harus diselesaikan dalam kerangka penyelesaian akhir," kata Abul Gheit.

Dia menambahkan, setiap negara memiliki hak berdaulat dan tak bisa dibantah untuk menjalankan kebijakan luar negerinya.

Baca juga : Dukung Perekonomian Indonesia, Ini Tiga Strategi Utama ISEI

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud menegaskan, Saudi mendukung semua upaya untuk mencapai solusi komprehensif penyelesaian konflik Palestina-Israel. Namun dia tidak menyinggung soal kesepakatan Israel dan UEA.

Pangeran Faisal menegaskan, negaranya mendukung pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum pecahnya perang Timur Tengah 1967, dengan Yerusalem Timur yang diduduki Israel sebagai ibukotanya. [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.