Dark/Light Mode

Junta Burma Dibombardir Sanksi AS, Inggris Dan UE

Rabu, 24 Februari 2021 05:05 WIB
Massa berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar. (Foto : Twitter @dvdburmese).
Massa berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar. (Foto : Twitter @dvdburmese).

RM.id  Rakyat Merdeka - Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) menjatuhkan sanksi kepada pimpinan militer Myanmar, menyusul kudeta pada 1 Februari lalu. Ini adalah sanksi untuk kesekian kalinya. Junta dianggap telah menodai proses demokrasi di negara itu.

Senin siang (22/2) waktu se­tempat, AS menjatuhkan sanksi terhadap dua anggota junta mi­liter Myanmar dan mengancam tindakan lebih lanjut atas kudeta di negara itu.

Kantor pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS mengatakan, langkah itu ditujukan pada Jenderal Maung Maung Kyaw, yang merupakan Panglima Angkatan Udara dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun, mantan Kepala Staf Militer dan Komandan salah satu operasi khusus militer. Biro yang mengawasi operasi dari kawasan Ibu Kota, Naypyidaw.

Berita Terkait : Junta Makin Beringas

“Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma. Atau, Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lan­jut,” tegas Kantor engawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS dalam pernyataan dikutip Reuters, kemarin.

Sebelumnya, Inggris dan Kanada juga sudah menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar.

Inggris menjatuhkan sanksi terhadap tiga jenderal Myanmar dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia serius terkait kudeta.

Berita Terkait : Mantan Komisi HAM Asean Kecam Kudeta Militer Myanmar

“Kami, bersama sekutu inter­nasional akan meminta pertang­gungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran HAM mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, pekan lalu.

Para jenderal Myanmar yang dijatuhi sanksi oleh Inggris ada­lah Menteri Pertahanan Myan­mar Mya Tun Oo, Menteri Da­lam Negeri Soe Htut dan Wakil Menteri Urusan Dalam Negeri Than Hlaing.

Dikutip Reuters, Inggris juga berencana memantau setiap aliran dana sumbangan interna­sional agar tidak menguntung­kan militer, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berita Terkait : Etnis Di Myanmar Bersatu Lawan Kudeta Junta Militer

Selain Inggris, Kanada juga melakukan hal serupa sebagai bentuk kecaman terhadap kudeta di Myanmar.
 Selanjutnya