PBB = Perserikatan Bohong-Bohongan

 Sebelumnya 
Namun, saat akan pengambilan persetujuan pada Minggu lalu, AS menolak draft rancangan China tersebut. Pemblokiran ini adalah yang ketiga kalinya dalam seminggu. Karena berakhir buntu, dewan akan kembali menggelar pertemuan tertutup pada Selasa (18/5).

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken membela keputusan untuk memblokir pernyataan Dewan Keamanan yang menyerukan diakhirinya permusuhan. “Kami tidak (ingin) menghalangi proses diplomasi,” kata Blinken, dalam konferensi pers di Kopenhagen pada Senin (17/5).

Baca juga : Kecam Israel, Demokrat Minta Pemerintah Dorong KTT Luar Biasa OKI

Sikap ini selaras dengan Presiden AS Joe Biden yang mendukung Israel dalam melakukan penyerangan terhadap Hamas di Jalur Gaza. AS mendukung Israel melakukan penyerangan karena menganggap Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari gempuran roket Hamas. Sama seperti Israel, AS juga menganggap Hamas sebagai bagian dari organisasi teroris.

Tak hanya itu, pemerintahan Joe Biden dilaporkan berencana menjual senjata berpemandu presisi ke Israel senilai 735 juta dolar AS atau Rp 10,29 triliun.

Baca juga : Lemah Tanggapi Serangan Ke Israel, Trump Ejek Pemerintahan Biden

Sikap AS itu mendapat banyak sorotan. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi menyesalkan sikap AS yang memblokir pernyataan DK PBB. Beijing kemudian mendesak upaya internasional yang lebih besar untuk menghentikan pertumpahan darah. “Sayangnya, hanya karena halangan satu negara, DK PBB belum dapat berbicara dengan satu suara,” kata Yi.

Dia mengatakan, China yang terus berusaha memperluas perannya di dunia, akan menyambut baik menjadi tuan rumah pembicaraan antara perwakilan Israel dan Palestina.

Baca juga : Kementan Ajak Kerja Kolaboratif Kelola Pertanian Di Pondok Pesantren

Malaysia juga kecewa dengan DK PBB yang tidak mampu menghasilkan posisi bersatu untuk menghentikan kekerasan Israel terhadap Palestina. Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishammuddin Hussein meminta DK PBB segera bertindak, dan memenuhi tanggung jawabnya di bawah Piagam PBB.

Karena tidak adanya tindakan terpadu DK PBB, Malaysia mendesak Majelis Umum PBB menggelar sidang khusus demi mengakhiri pertempuran.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.