Dark/Light Mode

Batalkan Sidang Parlemen

PM Malaysia Takut Mosi Tidak Percaya

Senin, 2 Agustus 2021 05:05 WIB
PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, berada dalam tekanan. Banyak pihak yang memintanya mundur dari jabatannya (Foto : The Star).
PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, berada dalam tekanan. Banyak pihak yang memintanya mundur dari jabatannya (Foto : The Star).

RM.id  Rakyat Merdeka - Desakan mundur terhadap Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin makin santer. Demi kelangsungan posisinya, Muhyiddin membatalkan sidang parlemen, Senin (2/7).

Penundaan sidang parlemen diumumkan dalam surat edaran kepada semua anggota parlemen dari Sekretaris Dewan Rakyat Nizam Mydin Bacha Mydin.

Dalam surat tersebut, dijelas­kan alasan pembatalan sidang parlemen dilakukan sesuai Tata Tertib Parlemen dan sejalan dengan analisis risiko Kementerian Kesehatan. Sebab, 11 kasus positif Covid-19 terdeteksi di parle­men. Angka ini didapat dengan melakukan uji sampel pada 1.183 anggota parlemen dan staf.

Berita Terkait : Warga Malaysia Ngotot Demo Desak PM Muhyiddin Mundur

Namun, keputusan Muhyiddin dianggap sebagai bentuk ketaku­tannya terhadap mosi tidak percaya yang akan diajukan kubu oposisi.

Wakil Ketua Partai Amanah Salahuddin Ayub mengatakan, Muhyiddin ketakutan mengha­dapi para anggota parlemen.

“Dia (Muhyiddin) tidak berani menghadapi kami di sidang parle­men. Dia akan terus menunda per­temuan parlemen,” sindir Salahud­din kepada Malay Mail, kemarin.

Berita Terkait : Sandi: Ayo Bantu Anak-Anak Yang Ditinggal Orangtua Akibat Covid!

Salahuddin juga menganggap Muhyiddin telah kehilangan kredibilitas, kehormatan dan sedang dalam perang terbuka dengan Yang di-Pertuan Agong.

Muhyiddin memang mem­buat kecewa Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, karena memutuskan mencabut status darurat nasional pada Jumat (30/7). Raja Malaysia mengeluarkan teguran yang jarang terjadi karena mencabut status daru­rat nasional tanpa persetujuan raja.

Sultan meminta pencabutan itu harus disidangkan di parlemen. Namun, Pemerintahan Muhyid­din menyatakan itu tidak perlu.

Baca Juga : Aktivitas Dan Kantor Di Jakarta Bersiap-siap Normal Kembali

Aturan darurat nasional Malay­sia berakhir 1 Agustus kemarin, kecuali di negara bagian Sarawak.

Istana Negara merilis per­nyataan Sultan Abdullah yang tidak memberikan persetujuan atas pencabutan Undang-Undang Status Darurat Nasional.

Sultan mengatakan, pengumuman Menteri Hukum Takiyu­din Hassan di parlemen prematur dan tidak akurat.
 Selanjutnya