Pemimpin Partai Syiah Irak Sentil AS

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Syiah Irak, Sadrist Movement menang Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar pada Minggu (10/10). Dalam pidato kemenangannya, ketua partai itu, Moqtada al-Sadr menyentil Amerika Serikat (AS).

Ia mengirim pesan jaminan ke Kedutaan Besar AS di Baghdad yang kerap menjadi sasaran roket berulang selama beberapa bulan.

“Semua kedutaan diterima, kecuali mereka ikut campur dalam urusan Irak dan pemben­tukan pemerintah,” kata al-Sadr, dilansir dari kantor berita Anadolu Agency, Selasa (12/10).

Baca juga : NasDem Prihatin, Kok Parpol Koalisi Pemerintah Berantem

Sebagaimana diketahui, Wash­ington menganggap faksi-faksi bersenjata Syiah yang dekat dengan Iran bertanggung jawab atas berbagai serangan roket.

Sadr memperingatkan, segala bentuk intervensi tak bisa diterima. Dia menekankan, bahwa senjata harus dibatasi di tangan negara. “Irak hanya untuk rakyat Irak, dan kami tidak akan mengizinkan intervensi sama sekali. Sudah waktunya bagi rakyat un­tuk hidup damai, tanpa pendudu­kan atau terorisme,” tegasnya.

Pejabat Sadrist Movement mengatakan, partai mereka dinyata­kan menang setelah berhasil mere­but kursi parlemen terbanyak, yaitu 73 dari 329 yang diperebut­kan. Pemilu diikuti 3.249 kandidat dari 167 partai. Pemerintah mem­butuhkan dukungan setidaknya 165 anggota parlemen.

Baca juga : Ini Empat Skill Utama Calon Pemimpin Bangsa Di Era Transformatif

Di periode sebelumnya, Sadrist sudah memegang kursi parlemen terbanyak, yaitu 54. Namun, jumlah kursi Sadrist belum memenuhi persyaratan untuk membentuk mayoritas di parlemen. Mereka pun harus membentuk koalisi baru.

Sementara koalisi partai State of Law Coalition atau disebut Rule of Law Coalition yang dipimpin mantan Perdana Menteri (PM) Nouri al-Maliki, berada di urutan ketiga dengan 37 kursi.

Diikuti Partai Demokrat Kurdistan, yang dipimpin Masoud Barzani, menduduki puncak perolehan suara di wilayah utara Kurdi. Hasil akhir diharapkan akan diumumkan dalam dua pekan.

Baca juga : Taliban Belum Aman Dari Ancaman ISIS

Pemilihan umum Irak sering diikuti negosiasi berbulan-bulan menyangkut siapa yang akan menjadi presiden, perdana men­teri, dan kabinet.

Setelah hasil diratifikasi, Presiden Barham Salih memiliki waktu 15 hari untuk menugas­kan parlemen bersidang memilih ketua. Parlemen harus memilih presiden dalam waktu 30 hari.

Blok terbesar di parlemen kemudian menunjuk seorang per­dana menteri untuk membentuk pemerintahan. Seluruh proses bisa memakan waktu berbulan-bulan di tengah persaingan koalisi memperebutkan kekuasaan dan jabatan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.