RI, Negara Paling Aktif Gelar Dialog Peradaban

RM.id  Rakyat Merdeka - Pentingnya menyuarakan harmonis dalam keberagaman (harmony in diversity) dan pemberdayaan perempuan di dalam negeri dan kancah internasional menjadi topik utama bincang santai masalah diplomasi bagi para alumnus siswa Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) Angkatan X.

Mereka berbagi pengalaman setelah mengabdi di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) selama 37 tahun. Apa saja yang telah dilakukan dalam menyuarakan keberagaman hingga kesetaraan gender.  Salah satunya Duta Besar Indonesia untuk Mesir (2007–2011) AM Fachir. Menurutnya, peranan aktif Indonesia dalam dialog keragaman dan peradaban layak untuk diteruskan. Karena secara demografis, Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku bangsa terbanyak di dunia (the most diverse nation in the world).

Fachir mencatat, Indonesia bermitra dengan lebih dari 40 negara dalam menggelar dialog. Kegiatan seperti Friends of Indonesia, Outstanding Youth for the World, Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, Bali Democracy Forum adalah pengejawantahan dari nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

“Kita negara yang paling aktif memajukan dialog lintas agama dan peradaban,” ujar Fachir dalam bincang santai, Untaian Nada Bersama Sekdilu-X, di Webinar Java Tea House, Sabtu (16/10).

Sebagai informasi, di Indonesia terdapat 300 kelompok etnik dan tepatnya 1.340 suku bangsa; dengan 718 bahasa daerah berikut beragam tradisi dan budaya serta Agama dan kepercayaan. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan demikian, keberagaman adalah sebuah keniscayaan.

Selanjutnya, Dubes RI untuk Tahta Suci Vatikan 2016-2020, Agus Sriyono, menjelaskan praktek diplomasi dalam mempromosikan habit of dialog dan nilai-nilai toleransi saat bertugas di Vatikan.

Baca juga : Bamsoet: MPR Lembaga Negara Paling Tepat Selesaikan Masalah Kebangsaan

"Salah satu contoh praktik diplomasi melalui Perwakilan RI untuk merawat persatuan Indonesia di tengah keragaman melalui mekanisme dialog," tuturnya. 

Saat bertugas di Vatikan, pada pertengahan 2018, pihaknya (KBRI Vatikan) mengundang 45 diaspora Indonesia dari 21 negara di Eropa yg berasal dari berbagai agama (lintas agama). Mereka memformulasikan rekomendasi bagi penguatan kerukunan antar-umat beragama di Indonesia.

Masalah inklusivitas dalam pemberdayaan perempuan, diplomat muda Annisa Paramita yang juga presenter acara itu, menanyakan kepada mantan Dubes RI untuk Kolombia, Trie Edi Mulyani. 

"Sebagai perempuan apalagi diplomat perempuan harus peduli pada peningkatan peran wanita dalam pembangunan dan khususnya dalam bidang diplomasi," terang Dubes Trie.

“Kita, terutama wanita, harus mengubah mindset, berani melawan paradigma lama tentang perempuan. Perempuan bukan obyek, tapi subyek yg mampu berkontribusi. Bahwa perempuan punya hak dan tanggung jawab yang sama dengan pria," terang Trie yang akrab disapa Niniek. 

Dia berharap, perempuan berani menghadapi tantangan dan bergerak untuk memajukan isu-isu perempuan. Selanjutnya Niniek menyampaikan, di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada 2020 jumlah diplomat perempuan mencapai 38%. Ini sudah melampaui treshold 30%.

Baca juga : Menpora Yakin Kesuksesan PON Menular Ke Ajang Peparnas

Menurut Niniek ini merupakan kemajuan luar biasa dibandingkan ketika ia masuk Kemlu pada 1984. Kala itu perempuan sebagai diplomat hanya 10%. "Kemudian dari tahun ke tahun jumlah wanita yang menduduki jabatan eselon satu dan dua di Kemenlu dan yang menjabat sebagai Kepala Perwakilan, juga semakin meningkat" , terangnya.

Niniek mencatat, wanita yang menurut penelitian punya kemampuan intelegensia verbal, punya kemampuan berempati yang lebih baik dibanding pria. Bisa membawakan misi diplomasi Indonesia secara lebih luwes tetapi tegas.

Niniek bersyukur sejak 2015 Indonesia mempunyai Menteri Luar Negeri wanita yang pertama, Retno Marsudi. “Di bawah kepemimpinan beliau, isu kesetaraan gender dan peranan perempuan diangkat menjadi bagian dari politik penting luar negeri Indonesia," jelasnya.

Contoh, Indonesia semakin banyak mengirim pasukan wanita sebagai pemelihara perdamaian Dunia. Politik luar negeri juga diarahkan untuk melindungi WNI terutama pekerja migran perempuan di Timur Tengah dan Malaysia.

Di sisi institusi, Kemlu telah mempunyai rujukan kebijakan pengarusutamaan gender dengan diterbitkannya Permenlu No. 21 Tahun 2020.

"Saya menghimbau adik-adik junior saya, diplomat perempuan maupun perempuan yang ingin menjadi diplomat, jangan ragu-ragu memilih dan jadilah diplomat perempuan Indonesia yang profesional,” imbaunya.

Baca juga : Blibli Kembali Gelar Festival Belanja Cantik

Nara sumber berikutnya Bagas Hapsoro. Mantan Dubes Indonesia untuk Swedia ini menyatakan, Swedia adalah negara yang peduli dengan pendidikan dan bantuan bagi anak perempuan. Bahkan PBB menempatkan Swedia sebagai negara percontohan dalam persamaan gender.

Saking besarnya perhatian Pemerintah Swedia terhadap persamaan gender, negara itu mendirikan lembaga yang bernama Ministry of Integration and Gender Equality dan Secretariat of Gender Research. 

Lebih lanjut kata Bagas, cuti untuk perempuan melahirkan di Swedia adalah 69 minggu. Hal ini tak lepas dari kebijakan luar negeri feminis (feminist foreign policy) di Swedia. Sebuah konsep yang mempromosikan nila-nilai dan praktik untuk mencapai kesetaraan gender guna menjamin semua perempuan dapat menikmati hak azasi mereka.

Beberapa implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang mempunyai korelasi dengan politik luar negeri Swedia adalah penyelenggaraan Regional Training on Women, Peace and Security. Programnya untuk menyiapkan perempuan sebagai mediator dan negosiator dalam conflict resolution. Selain itu, Indonesia juga selalu melibatkan perempuan dalam UN Peacekeeping Missions. [MEL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.