Myanmar Bisa Tenggelam Karena Perang Saudara

RM.id  Rakyat Merdeka - ASEAN diharapkan mau melepaskan prinsip non-interference dalam masalah Myanmar. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Saifuddin Abdullah.

Sejak awal pembentukannya, ASEAN (Association of South­east Asian Nations atau Per­himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) memang menjunjung tinggi prinsip tidak mengurusi masalah dalam negeri negara anggotanya.

Saifuddin pun meminta ASE­AN tegas ke Myanmar agar negara tersebut tidak tenggelam dalam perang saudara.

“Kita sudah satu langkah lebih baik. Selanjutnya, kita harus lebih tegas,” ujar Saifuddin kepada Reuters, Kamis (21/10).

Pekan lalu, ASEAN membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yaitu tidak mengundang pemimpin negara anggota, dalam hal ini junta militer Myanmar ke pertemuan puncak nanti.

Alasannya, junta tidak menun­jukkan kemajuan dalam rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN, April lalu di Ja­karta. Sebagai gantinya, ASEAN akan mengundang seorang tokoh non-politik untuk mewakili Myanmar.

Baca juga : Jelang Lawan Taiwan, Skuad Garuda Terus Matangkan Permainan

Namun, Saifuddin mengata­kan, ASEAN harus melakukan penyesuaian pada kebijakan non-interference yang diterap­kannya selama puluhan tahun, mengingat kondisi yang mem­buruk di Myanmar saat ini.

Lebih dari 1.000 warga sipil dilaporkan tewas dalam tinda­kan keras terhadap oposisi dan aksi protes sejak kudeta 1 Februari lalu.

“Saya mengingatkan, ASEAN terdiri dari 10 negara anggota. Meskipun masalah di Myanmar adalah lokal dan nasional, itu berdampak pada kawasan. Kita juga harus mengakui kekha­watiran sembilan negara anggota lainnya,” kata Saifuddin.

Dia juga menegaskan, ASE­AN tidak dapat menggunakan prinsip non-interference seba­gai tameng untuk menghindari masalah yang ditangani.

Saifuddin lalu mengusulkan langkah menuju kebijakan baru untuk keterlibatan konstruktif, yang disebutnya prinsip non-indifference.

Ini kritik yang jarang dilakukan Menteri Luar Negeri ASEAN terhadap salah satu prinsip organisasi itu.

Baca juga : Ketua MPR Usul Pengawasan PPKM Utamakan Keselamatan Rakyat

Juru bicara junta militer Myan­mar menuduh keputusan ASEAN adalah bentuk intervensi asing, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

ASEAN pekan lalu mengumumkan keputusan tidak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing, setelah junta militer menolak mengizinkan utusan khusus ASEAN, Menteri Luar Negeri Brunei Erywan Yu­sof, bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang ditahan atas tudu­han manipulasi Pemilu 2015.

Pemilu dimenangkan secara besar-besaran oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Pimpinan Aung San Suu Kyi dan memulai era pemerintah­an sipil. Namun pemerintahan­nya berlangsung singkat, militer kembali melancarkan kudeta.

Keputusan tidak mengundang pemimpin Junta Myanmar di­apreasi Amerika Serikat. Wash­ington menilai, langkah tersebut signifikan. Tapi di saat yang sama, dinilai belum cukup.

Edgard Kagan, Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional Ge­dung Putih mengatakan, langkah itu sangat signifikan. Pihaknya percaya, yang dilakukan ASE­AN cukup mengatasi tantangan yang ditimbulkan kudeta di Myanmar.

“Tapi, saya berpikir ada upaya yang lebih efektif,” kata Kagan, tanpa merinci langkah-langkah yang lebih efektif itu.

Baca juga : Kemitraan Keamanan AUKUS Bukan Pakta Pertahanan

Kagan mengatakan, menga­tasi masalah yang dihadapi di Myanmar, akan membutuhkan kerja sama antara negara-negara ASEAN, serta mitra dari luar. Kata dia, sangat jelas bahwa saat ini bukan situasi yang akan membaik dengan sendirinya.

Menurutnya, melihat situasi di Myamar saat ini, ada rasa frustrasi yang tumbuh di ka­wasan. Selain itu, juga muncul kekhawatiran. Dan Kenyataan­nya, kualitas pemerintahan di Myanmar telah turun drastis.

Myanmar, yang sebagian besar diperintah militer sejak kudeta 1962, telah menjadi duri dalam daging untuk ASEAN sejak negara itu bergabung pada 1997. [DAY/PYB]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.