Nggak Diundang KTT ASEAN, Kursi Myanmar Kosong

RM.id  Rakyat Merdeka - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) ke 38 hari ini, Selasa (26/10), dimulai tanpa perwakilan Myanmar. Pemimpin junta militer tidak diundang pada pertemuan karena gagal mengikuti kesepakatan damai regional.

Dalam KTT yang digelar secara virtual itu, tiap negara anggota diwakili oleh pemimpin masing-masing negara. Sedangkan kursi Myanmar kosong. Dan hanya tampak layar bertuliskan nama negara anggota, yaitu Myanmar. 

Sebagai informasi, pada 15 Oktober lalu, ASEAN memutuskan untuk mengecualikan pemimpin Junta Min Aung Hlaing. Yang menggulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari. Aung Hlaing dianggap gagal menerapkan proses perdamaian yang dia setujui dengan ASEAN pada April untuk mengakhiri krisis berdarah negara itu.

Langkah tersebut merupakan langkah berani. Yang jarang dilakukan oleh ASEAN yang dikenal karena prinsip non-intervensi.

Baca juga : Liga 1 Ditunda, Persita Legowo

Presiden ASEAN saat ini, Brunei Darussalam mengatakan, organisasi itu hanya akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar. Kendati tidak ada konfirmasi mengenai hal ini dengan pembukaan KTT.

Junta Myanmar pada Senin malam (25/10) mengatakan, hanya akan menyetujui kepala negara atau perwakilan menteri menghadiri KTT. Dan memberi sinyal kursi mereka akan kosong pada KTT tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menghadiri sesi bersama melalui tautan video.

Selain pertemuan antara pemimpin negara Asia Tenggara, KTT ASEAN hari ini memiliki tiga agenda terpisah. Yaitu pertemuan antara ASEAN dengan Presiden Biden, pemimpin China, dan pemimpin Korea Selatan.

Menyikapi ketidakhadirannya, Kementerian Luar Negeri Junta militer Myanmar mengatakan, merendahkan partisipasi Myanmar dengan membatasi perwakilan negara menjadi hanya sekretaris tetap kementerian, melanggar piagam ASEAN.

Baca juga : Pamer Pacar Gondrong

Junta militer menambahkan pihaknya hanya akan menerima partisipasi "kepala negara atau kepala pemerintahan atau perwakilan tingkat menterinya". Dan akan "mengejar proses hukum di bawah piagam ASEAN" untuk menyelesaikan perbedaan.

Terpisah, Direktur Asia dari Pusat Dialog Kemanusiaan yang berbasis di Jenewa Michael Vatikiotis mengatakan,  Junta Myanmar "mungkin peduli karena dibekukan dari KTT". Meskipun Myanmar memiliki sejarah bertahan dari isolasi internasional.

Pertanyaannya sekarang, kata dia, apakah para pemimpin regional akan setuju untuk terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) secara lebih formal. "Seperti yang telah mulai dilakukan Amerika Serikat dan Uni Eropa," kata Vatikiotis.

NUG adalah aliansi kelompok pro-demokrasi dan tentara etnis minoritas yang dibentuk setelah kudeta. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan, bahwa Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan pada hari sebelumnya bertemu dengan perwakilan NUG.

Baca juga : Bersama ASEAN, KBRI Promosi UKM Di Shandong

Dalam pertemuan virtual itu, Sullivan menegaskan kembali dukungan AS untuk gerakan pro-demokrasi di Myanmar. Dan membahas upaya berkelanjutan untuk memulihkan jalan menuju demokrasi dengan perwakilan NUG Duwa Lashi La dan Zin Mar Aung.

Sullivan menyatakan keprihatinan atas kekerasan militer. "Amerika Serikat akan terus mempromosikan akuntabilitas atas kudeta militer tersebut," tegasnya.

Dia menyatakan keprihatinan khusus atas penangkapan aktivis pro-demokrasi Ko Jimmy baru-baru ini. Dan mencatat, bahwa Amerika Serikat akan terus mengadvokasi pembebasannya.

Sullivan dan pejabat NUG juga membahas pandemi Covid-19 di Myanmar. Dan upaya AS yang sedang berlangsung untuk memberikan bantuan kemanusiaan langsung kepada rakyat Myanmar. [PYB]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.