Sinergitas Para Pihak, Kunci Keberhasilan Penanganan Banjir Kalbar

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),Bambang Hendroyono, bersama Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Helmi Basalamah, meninjau area terdampak banjir di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (25/11).

Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk bertemu masyarakat dan memberikan penguatan, mengetahui upaya penanganan, dan rencana jangka panjang yang akan dilakukan dalam pengendalian banjir di Kalimantan Barat agar tidak berulang.

Kejadian banjir yang melanda Kalimantan Barat hampir satu bulan, dipicu oleh hujan esktrim yang menyababkan luapan sungai Kapuas dan sungai Melawi, ditambah saat ini Indonesia juga tengah mengalami fenomena La Nina, dimana di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami curah hujan yang jauh di atas rata-rata, bahkan mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari kondisi curah hujan normal.

Selain itu kejadian banjir di Kalimantan Barat juga diduga karena adanya pasang laut yang menyebabkan terhambatnya aliran air sungai.  Kedua hal tersebut menyebabkan tidak tertampungnya volume air di badan sungai, serta menggenangi areal pemukiman dan lahan daratan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Hendroyono menyatakan bahwa dalam upaya penanganan banjir diperlukan penanganan secara holistik dari seluruh elemen melalui upaya jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“Ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab-penyebabnya, pemerintah tentunya akan membuat perencanaan aksi dalam posisinya mengembalikan pemulihan itu menjadi fungsi-fungsi perlindungan,” ujar Bambang.

Baca juga : Gelar ODICOFF, Kementan Jajaki Kerja Sama Pengembangan Bawang Bombai RI-Belanda

Kombinasi bentang alam dan penggunaan lahan menjadi faktor lain penyebab kejadian banjir, disamping karena kapasitas drainase yang kecil sehingga tidak mampu mengalirkan air yang masuk.

Lokasi banjir merupakan meander serta cekungan yang berada di hilir DAS Kapuas dan merupakan dataran rendah dengan sistem lahan berupa dataran banjir (flood plain).

Bagian hulu DTA lokasi banjir didominasi oleh lereng curam hingga sangat curam. Luas DAS Kapuas ± 9.659.790 Ha dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Banjir ± 6.941.735 Ha. 

Dengan kata lain, luas DTA banjir lebih kecil dari luas DAS Kapuas.  Wilayah hulu DAS Kapuas yang hanya 25 persen merupakan suatu kawasan ’Resapan Air’ yang harus dilestarikan.

Baca juga : Angkasa Pura II Ajak Mitra Strategis Kembangkan Bandara Kualanamu

Karena potensi penyimpanan air tanah sebagian besar berasal dari kawasan ini. Jika kawasan ini rusak, potensi hidrologi yang besar tersebut akan hilang. Sebaran dan kondisi hutan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan fungsi Hutan pada DAS Kapuas terdiri atas Hutan Produksi 2.732.132,97 Ha (28,28 persen); Hutan Lindung 1.761.283,01 Ha (18,23  persen); Hutan Konservasi 1.116.894,90 Ha (11,56 persen);  dan Areal Penggunaan Lain (APL) 4.049.524,02 Ha  (41,92 persen).

Sementara itu, perijinan yang berada dalam kawasan hutan DAS Kapuas terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) - Hutan Alam, IUPHHK – Hutan Tanaman, Izin pinjam pakai kawasan, dan pelepasan kawasan hutan. IUPHHK-Hutan Alam sejumlah 24 unit seluas 1.087.660 Ha. 

Pada periode Oktober 2014 s/d saat ini pemberian ijin hanya sebanyak 2 unit dengan luas 103.590  Ha atau sekitar 9,52  persen dibandingkan luas pemberian ijin periode sebelum Oktober 2014.  IUPHHK-Hutan Tanaman Industri terdapat sejumlah 48 Unit dengan luas  1.941.125,02 Ha. 

Pada periode Oktober 2014 s/d saat ini pemberian IUPHHK HTI seluas 140.391  Ha atau hanya 7,23 persen dibandingkan dengan pemberian ijin HTI sebelum Oktober 2014.

Monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pemegang IUPHHK- HA dan HTI juga terus dilakukan, dan saat ini beberapa perusahaan sedang di proses pencabutan ijin. Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk tambang sejumlah 16 Unit dengan luas 8.445,5 Ha dan pada kurun waktu Oktober 2014 s/d saat ini pemberian ijin seluas 4.292,29  Ha atau  50,8 persen dibandingkan dengan luas ijin yang dikeluarkan sebelum Oktober 2014. 

&

Baca juga : Universitas Mercu Buana Raih 5 Penghargaan Kemendikbudristek

Adapun  IPPKH untuk kepentingan umum (antara lain untuk jalan, PLN, Telkom, untuk instalasi air) seluas 13.074 Ha dan pada kurun waktu Oktober 2014 s/d saat ini pemberian ijin seluas 1.189,40  Ha (9,10 % jika dibandingkan dengan sebelum Oktober 2014). 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja terus di lakukan dengan tetap melekat kewajiban kegiatan rehabilitasi DAS bagi setiap pemegang  IPPKH. Pelepasan Kawasan hutan sejak tahun 1989 seluas 278.786,24 Ha dan pada periode Desember 2014 sampai dengan saat ini pelepasan hutan seluas 5.375,18 Ha (hanya 1,9  persen dibandingkan dengan luas pelepasan kawasan hutan sebelum Desember 2014. 

Dengan catatan bahwa  pelepasan kawasan hutan seluas 2.559,98 Ha diberikan kepada Bupati Kayong Utara, dalam rangka mendukung pencetakan lahan pertanian berkelanjutan. KLHK juga berhasil menekan deforestasi yang terjadi di DTA Kapuas.

Sejak tahun 2005 hingga 2020 deforestasi mengalami penurunan yang sangat significant, dimana pada periode 2005 -2014 deforestrasi seluas 201.225 ha, dan dapat ditekan hingga 58.135 ha pada periode tahun 2014-2020. Lokasi terdampak banjir di Kabupaten Sintang berada pada sempadan sungai yang merupakan rawa belakang (back swamp).

Rawa belakang merupakan bagian dari dataran banjir (flood plain) dimana endapan lumpur halus dan tanah liat mengendap setelah banjir. Rawa belakang biasanya terletak di belakang tanggul alami sungai (natural leeve).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.