Beri Penghargaan, GFMC Puji Komitmen Pengendalian Karhutla di Indonesia

 Sebelumnya 
Jika sebelumnya pengendalian karhutla lebih difokuskan pada aspek pemadaman, maka kini antisipasi dilakukan pada tahap pencegahan.

Pada fase penanggulangan karhutla kini tak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholders, mulai dari unsur Manggala Agni, BNPB, BPBD, Polisi, TNI, MPA, Swasta dan lainnya.

Langkah ini terbukti mampu mengatasi karhutla pada tahun 2016, 2017, dan 2018, ditunjukkan dengan penurunan hotspot secara nasional.

Sedangkan untuk tahun 2019 ini, pemerintah dihadapkan pada kondisi cuaca dan massifnya kembali pembakaran lahan secara sengaja.

Baca juga : Genjot Pengiriman, Lion Parcel Gandeng Perusahaan Malaysia

Untuk itu masih terus dilakukan langkah-langkah sistematis dan terpadu, agar hotspot dan dampak asap tidak terus meluas.

“Kita mengambil banyak hikmah dari kejadian tahun 2015, dan berhasil di tahun 2016-2018. Tantangan yang ada saat ini, kita atasi secara sistematis dengan kebijakan-kebijakan dan langkah koreksi yang sudah dilakukan. Hingga saat ini pengendalian Karhutla di lapangan terus berjalan, seiring dengan evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi lagi secara berulang,” jelas Ruandha.

Dari sisi operasional lapangan, hingga Agustus 2019, telah dilaksanakan patroli terpadu dengan jangkauan 1.461 desa rawan karhutla, di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pemadaman tidak hanya dilakukan di darat, tapi juga melalui udara dengan melibatkan sekitar 46 unit helikopter waterboombing dan pesawat untuk melakukan modifikasi cuaca.

Baca juga : Pertamina Borong 12 Penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2019

Hingga awal September 2019 telah dilakukan lebih dari 66.349 kali WB dengan air yang dijatuhkan lebih dari 239,6 juta liter di daerah yang sulit dijangkau oleh tim darat.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla, Inpres 8/2018 tentang moratorium izin, Peraturan Pemerintah (PP) 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG).

KLHK juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 32/2016 tentang Pengendalian Karhutla, membenahi tata kelola gambut dengan baik dan berkelanjutan melalui pengawasan izin, penanganan dini melalui status kesiagaan dan darurat karhutla, serta berbagai kebijakan teknis lainnya.

Tata kelola gambut secara ketat dan menyeluruh yang dilakukan pemerintah Indonesia, oleh United Nations Environment Programme (UNEP) atau program Lingkungan PBB, menjadi contoh terbaik bagi seluruh negara di dunia yang memiliki persoalan serupa.

Baca juga : BKS Terima Penghargaan Dari Federasi Insinyur se-ASEAN

Indonesia kini memiliki International Tropical Peatland Centre atau Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional (ITPC).

Dengan ini Indonesia menjadi rujukan informasi dan pusat pengetahuan berbagai negara dalam tata kelola gambut.

Melalui pengendalian Karhutla, tata kelola ekosistem gambut, moratorium izin, dan berbagai langkah sistematis lainnya, Indonesia dapat menurunkan laju deforestasi dibandingkan periode sebelumnya.

Indonesia juga menjadi negara yang memainkan peran penting dalam perubahan iklim dunia. [SRI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.