Gus Halim: Daftar Tunggu Lebih Dari 5.000 KK

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Transmigrasi makin diminati masyarakat. Saat ini daftar tunggu peserta transmigrasi sudah mencapai lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK).

Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat membuka Rakornas Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, DIY, Selasa (16/5/2023).

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengungkapkan, Rakornas Transmigrasi ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengam penyusunan RPJMN dan RPJP.

"Rakornas ini akan sangat memberi warna Program Transmigrasi pada lima tahun hingga 20 tahun akan datang," katanya dalam pembukaan Rakornas yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin).

Baca juga : Taufik Madjid Beberkan Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa

Mendes PDTT berharap peserta Rakornas serius untuk merumuskan kebijakan agar masa depan transmigrasi semakin cerah.

Gus Halim memaparkan sejumlah hal yang bakal dititipkan kepada Wakil Ketua DPR. Pertama, hingga saat ini daftar tunggu yang ingin Transmigrasi khususnya dari Jawa dan Bali sudah mencapai lebih dari 5.000 KK.

"Ini menandakan program transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat. Meski begitu kita harus menyiapkan program yang sebagus mungkin agar transmigrasi bukan hanya sekedar memindahkan penduduk," kata Gus Halim.

Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan Gus Muhaimin dalam perubahan undang-undang dan peraturan di bawahnya.

Baca juga : Wapres Harap Kemendes PDTT Tingkatkan Kapasitas Pendamping Desa

Misalnya kepemilikan lahan secara komunal menjadi sangat penting. Kemendes PDTT, lanjut Gus Halim, sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka mendukung kawasan transmigrasi untuk kepemilikan lahan secara komunal.

Kedua, saat ini keberangkatan transmigrasi harus disimbolkan dengan hand traktor dan mekanisasi pertanian. Ketiga, lahan yang diserahkan ke warga transmigrasi tidak lagi hanya 2 hektare tapi minimal 3 hektare. Namun lahan tersebut masih bersifat komunal.

"Hal ini harus dibarengi dengan perubahan undang-undang, itu kami berharap dukungan Gus Muhaimin Iskandar untuk pembaharuan kebijakan transmigrasi," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim juga berterima kasih atas dukungan Sekolah Tinggi Pertanahan karena Hak Penggunaan Lahan (HPL) milik Kemendes PDTT membutuhkan penanganan serius agar bisa dikelola sebaik-baiknya nantinya.

Baca juga : Kemendes Percepat Indonesia Bebas Stunting Dan Kemiskinan Ekstrem

Gus Halim juga mengucapkan terima kasih kepada UGM atas dukungan kepada Kemendes PDTT dalam banyak hal.

"Kepada kepala daerah yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini utamanya dalam pelayanan kepada transmigrasi," katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.