DEDING ISHAK, Wakil Ketua Komisi VIII :Kami Selalu Naikkan Anggarannya, Alokasi Pemerintah Standar

 Sebelumnya 
Selanjutnya?
Kedua dari sisi peralatan misal kalau penanggulangan bencana investasi jangka panjang atau mengurangi risiko. Kalau seperti itu artinya juga menanggulangi kerusakan fisik yang sebetulnya kita bisa meminimalisir kerugian material dan finansial. Jadi kalau kita membangun jembatan, jalan, perumahan, dan lain-lain dengan biaya, ya akan segera (terbangun). 

Adakah rencana dari Komisi VIII untuk melakukan pembahasan ulang dalam APBNP nanti?
Ya kalau menurut saya kemarin (tahun-tahun sebelumnya) kan tidak ada karena ada kesepakatan pemerintah. Hal ini saya rasakan sejak saya masih di Banggar hingga sekarang menjadi pimpinan Komisi VIII. 
Sebetulnya solusi atau jalurnya itu dari perencanaan anggaran. Jadi sulit itu kenaikan anggaran. Ada juga on call juga terbatas walaupun misalnya on call Rp 6-8 triliun itu juga belum memadai. Jadi memang kami harus duduk bersama dengan Presiden membahas ini sebab hal ini harus betul-betul dijadikan pelajaranlah. 

Jadi kalau memang ada keluhan bukan soal dibuat-buat karena memang terbatas. Ataupun katakanlah ada lembaga lain yang mengeluhkan hal sama. Sehingga ada solusi atau tawaran untuk jangka pendek, ya tentu saja kita harus menambah anggaran untuk BNPB, BMKG,Basarnas, dan semua lem¬baga pada saat kejadian bencana mereka melakukan action. Tentunya dengan koordinasi semakin baik, peralatan, dan anggaran yang semakin bagus serta meningkat melalui APBN-P 2019 ini.

Baca juga : ACE HASAN SYADZILY, Jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin : Khittahnya, NU Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Kapan?
Ya, mungkin bulan Maret dan April atau sebelum pemilu ataupun setelah pemilu. Intinya kami harus rembukkan. Selain itu banyak usulan di Komisi VIII ini agar bencana ditangani oleh lembaga atau kementerian. Entah itu namanya kementerian apa itu antara lain. 

Puncaknya BNPB berharap kenaikan anggarannya menjadi Rp 2 triliun. Apakah nominal tersebut mustahil? 
Kalau menurut saya mustahil atau tidak yang penting kita berpikir dan menurut saya pribadi wajib. Ya, tentu misalkan tidak Rp2 triliun tapi tetap ada peningkatan. Ya harus melampaui angka Rp1 triliun misalnya Rp1,5 triliun dulu untuk tahun ini. Jadi menurut saya kalau sekarang ini katakanlah Rp700 miliar maka minimal kenaikannya Rp1,5 triliun. Meski demikian untuk sekarang ini tembus ke angka Rp2 triliun itu susah.

Kendalanya apa?
Ya, kendalanya itu memang di kementerian mengingat di kementerian itu ada Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait BNPB. Jadi perencanaan kalau dari BNPB-nya sesuai tapi ketika disampaikan ke kami kebutuhan anggarannya sekian. 

Baca juga : Irfan Yusuf Hasyim, Juru Bicara Komite Khittah NU: Yang Ikut Pemilu 2019, PDIP Apa Partai NU Sih?

Nah, kemudian tabung indikatifnya diberikan pemerintah ke tim, antara BNPB, Kementerian Keuangan, Bappenas masuk ke Rp 600 miliar sedangkan mereka ajukan ke kami segini (lebih dari itu). Jadi ada usulan anggaran tambahan yang kembali lagi sesuai usulan awal mereka yaitu Rp 1,5 triliun. 

Sementara kalau masih berbicara soal pendekatan pemerataan, ya susah. Mungkin pendekatannya bagaimana isu artinya bobot dari permasalahan dan upaya yang segera harus ditanggulangi. Mengingat bencana itu sebuah isu yang sebetulnya sudah sangat dekat dengan Indonesia. 

Bukan berarti minimnya anggaran untuk BNPB sehingga DPR dinilai tidak mendukung penanggulangan bencana?
Bukan. Justru kami sangat mendukung. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.