Irfan Yusuf Hasyim, Juru Bicara Komite Khittah NU: Yang Ikut Pemilu 2019, PDIP Apa Partai NU Sih?

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam kunjungannya ke pondok pesantren Al Masthuriyah di Sukabumi, cawapres Ma’ruf Amin menyatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak pernah meminta dan mengancam Jokowi dalam memilih calon pendampingnya di Pilpres 2019. PBNU, disebutnya, hanya menawarkan kadernya untuk menjadi cawapres, mendampingi Jokowi.

Menurut Ma’ruf, saat itu PBNU menawarkan beberapa kadernya untuk menjadi cawapres. Yakni; Ketum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP M Romahurmuziy, kalangan profesional Mahfud MD serta dirinya selaku Rais Aam PBNU. Jokowi pun memilih Ma’ruf Amin. 

“Para ulama senior meminta saya menerima tawaran itu. Dengan bismillah, atas dorongan PBNU dan para ulama, saya menerima tawaran itu. Konsekuensinya PBNU harus habis-habisan. NU harus habis-habisan memenangkan Pak Jokowi bersama saya,” paparnya.

Baca juga : CHOIRUL ANAM, Jubir Komite Khittah : NU Sekarang Sudah Seperti Partai Politik

Pernyataan Ma’ruf yang meminta PBNU harus habis-habisan memenangkan pasangan calon nomor urut 01 ini dinilai beberapa elite NU sebagai upaya terang-terangan Ma’ruf Amin menyeret NU masuk pusaran politik praktis. 

Hal ini jelas bertentangan dengan Khittah NU sebagai ormas keagamaan. Saking prihatinnya dengan kondisi itu, dzurriyah muassis alias anak cucu pendiri NU beberapa waktu lalu menggelar pertemuan. 

Pertemuan itu dihadiri KH Agus Solachul A’am Wahib Wahab (Gus A’am), Gus Rozaq, KH AWachid Muin, KH Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dari Sarang, KH Abdul Zaini (Besuk, Pasuruan), KH Abdul Hamid (Lasem), KH Abdullah Muchid, KH Ahmad Zahro, MAal-Chafidh, KH Choirul Anam, KH Achmad Dahlan, Nasihin Hasan, Aminuddin Kasdi, KH Muhammad Idrus Ramli (Jember), KH Luthfi Bashori Alwi (Malang), Gus Ahmad Muzammil (Yogyakarta), Gus Mukhlas Syarkun.

Baca juga : Ashraf Ali, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI: Kami Diperkenalkan Dong Jangan Di Media Saja

Hasilnya, mereka sepakat membentuk Komite Khittah , agar NU kembali ke rel Khittah 1926 sebagaimana yang dirumus¬kan oleh pendirinya. “Para kiai sedih, menan¬gis menyaksikan NU yang terlalu jauh diseret ke politik praktis. Melalui Komite Khittah , kita ingatkan agar kembali ke jalan yang benar,” tegas juru bicara Komite Khittah , KH Choirul Anam (Cak Anam). 

Lantas bagaimana Komite Khittah menanggapi pernyataan Ma’ruf Amin yang meminta PBNU berjuang habis-habisan memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin? Dan bagaimana Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin menanggapi pernyataan Komite Khittah ? Berikut penuturan masing-masing pihak.

Sebagai juru bicara Komite Khittah NU bagaimana Anda menanggapi pernyataan Ma’ruf Amin yang meminta PBNU berjuang habis-habisan untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf?
Ya kalau permintaan sih boleh-boleh saja, namanya juga dia salah satu calon ya. Menurut saya itu wajar-wajar saja. Tapi kalau dari sudut NU-nya sendiri ya, tidak ada kewajiban untuk memilih satu, bahkan memilih dua pun enggak wajib. Semua terserah kepada orang-orangnya.

Baca juga : Agung Yulianto, Kandidat Bakal Wagub DKI Jakarta: Wajar Mereka Menolak Karena Belum Kenal Saya

Banyak yang menilai pernyataan Ma’ruf itu membuat NU terkesan seperti partai. Kalau pandangan Anda bagaimana?
Ya itulah yang saya lihat selama ini. Ini yang ikut kompetisi PDIP apa partai NU sih? Orang jadi berpikir kayak begitu. Makanya kemudian tidak salah kalau kemudian ada yang namanya Komite Khittah , yang berisikan kiai-kiai yang risau dengan perkembangan NU akhir-akhir ini. Komite itu berharap NU kembali ke Khittah nya semula.

Khittah NU 1926 seperti apa sih isinya?
Khittah bahwa NU itu tidak berpolitik praktis. Kalau ini kan NU sudah berpolitik praktis, jadi seperti partai politik. Ini yang dirisaukan oleh kiai-kiai sepuh. NU itu terlalu mahal untuk dijadikan jualan politik. Di dalam pelantikan pengurus itu ada yang namanya baiat, atau sumpah yang dibacakan oleh pengurus. Salah satu isinya adalah tidak akan mencalonkan diri, dan tidak bersedia dicalonkan dalam jabatan politik apapun. Itu ada juga di baiat pengurus NU.

Berarti kader NU itu tegas tidak boleh berpolitik ya..
Boleh berpolitik, tapi jangan bawa bendera NU. Biarlah NU sebagai jamiyah sosial keagamaan, bukan jamiyah politik.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.