SAUT SITUMORANG : Kader Terbaik Parpol Pun Terlibat Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Transparency International (TI) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun ini naik dibanding pada 2017. Pada 2017, angka IPK Indonesia 37, sedangkan tahun ini menjadi 38. Indonesia menempati ranking 89 dari 180 negara. Pada 2017 negara kita berada di peringkat 96. Posisi Indonesia ini sama dengan Bosnia dan Herzegovina, Sri Lanka, dan Swaziland. 

Di Asean, Indonesia menempati peringkat keempat. Yang pertama masih dipegang Singapura, berikutnya Brunei, Malaysia, kemudian Indonesia. Faktor yang mendorong perbaikan peringkat IPK Indonesia adalah proses berusaha, perizinan, dan investasi yang semakin mudah di Indonesia. 

Baca juga : SAUT SITUMORANG : Banyak Yang Bersahaja, Tapi Mereka Tak Korupsi

Sayangnya, prestasi ini dibayangi masih tingginya korupsi politik yang terjadi di negeri kita. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) korupsi politik di Indonesia yang pernah ditangani KPK sebanyak; anggota DPR 69 orang, anggota DPRD 161 orang dan kepala daerah 107 orang. Jika ditotal, lebih dari 60 persen dari seluruh pelaku korupsi yang ditangani KPK merupakan korupsi politik atau dilakukan bersama-sama aktor politik. Berikut ini pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Sekjen Transparency International Indonesi (TII) Dadang Trisasongko.

Kenapa korupsi politik masih menjadi hambatan serius untuk terus menaikkan nilai IPK negara kita? 
Sebagaimana kita pahami, varieties of democracy (videm) memberikan nilai rendah atas situasi partai politik kita karena mereka menilai banyak hal. Antara lain seperti apa egalitarian pada parpol memberi pengaruh atas CPI . 

Baca juga : SAUT SITUMORANG : Pilihannya Tenggelam Atau Melawan Korupsi

Apakah karena kesan mewah terhadap pemangku politik sehingga tren tersebut belum bisa hilang? 
Penilaian itu tidak datang dari barang-barang yang dikenakan oleh anggota parlemen. Akan tetapi dari performance atau kinerja dan perilaku yang ditunjukkan. Misalnya cara-cara mereka menyelesaikan masalah bagaimana sistem pemikirannya mencari solusi apakah substansi, konsisten, dan seterusnya.  Data KPK, 60 persen perkara korupsi yang ditanganinya berasal dari unsur politik, baik DPR, DPRD, maupun kepala daerah. 

Kesadaran apa yang KPK berikan kepada mereka? 
KPK masuk melalui banyak pintu. Seperti Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara, gratifikasi, politik cerdas berintegritas dengan semua partai politik. Forum grup diskusi pada beberapa penelitian, rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Lewat organisasi profesi di mana anggota DPR ikut aktif di kamar dagang dan industri. Misalnya KPK membuat MoU dengan Kadin, dan lain-lain. Ada juga organisasi kepemudaan dan masyarakat, program profesional berintegritas, dan lain-lain. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.