SAUT SITUMORANG : Banyak Yang Bersahaja, Tapi Mereka Tak Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharudin membuka wacana untuk menaikkan gaji kepala daerah. Wacana ini muncul lantaran dari tahun ke tahun makin banyak saja kepala derah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sepanjang 2018 hingga kini sudah 39 kepala daerah yang terjaring KPK karena korupsi.

Bahtiar menyebut persoalan penghasilan atau gaji menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemendagri menyatakan peningkatan gaji kepala daerah akan menjadi prioritas. “Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses pilkada, yang dipilih secara langsung, yang begitu mahal, tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi,” kata Bahtiar Baharudin.

Bahtiar menilai perilaku koruptif para kepala daerah ini berdampak sistematik. Jika kepala daerahnya korupsi, bawahannya bisa jadi akan ikut korupsi. Bahtiar menambahkan idealnya kebutuhan para kepala daerah ini dipenuhi oleh negara agar bisa mengabdi secara baik kepada masyarakat.

Baca juga : BUSYRO MUQODDAS : Kalau Mentalnya Koruptif, Tetap Terbuka Korupsi

Kontan saja pernyataan elite Kemendagri ini menjadi polemik di tataran aktivis anti-korupsi. Banyak kalangan mengatakan, pemerintah belum berubah dalam memandang sebuah masalah, karena selalu mengedepankan pendekatan berbasis kesejahteraan, ketika melihat fenomena pejabat negara melakukan korupsi.

Padahal, kata mereka, perilaku koruptif para pejabat negara umumnya muncul bukan lantaran gajinya kecil, tapi lebih pada integritas pribadinya yang buruk.
Benarkah pendapat itu? Ataukah memang saat ini gaji para kepala daerah jauh di bawah, sehingga mereka harus koru¬psi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Berikut ini pandangan pimpinan KPK Saut Situmorang dan Bahtiar Baharudin, Kapuspen Kemendagri.

Lagi-lagi persoalan gaji dikaitkan pada perilaku korup para kepala daerah. Kemendagri berencana menaikkan gaji bagi kepala daerah sebagai bagian dari pencegahan korupsi. Apakah KPK memiliki pandangan yang sama dengan Kemendagri?
Secara teori apakah korupsi muncul karena memang butuh, rakus, atau teori lain yang utamanya psikologi. Gambar besarnya adalah isu behaviour dan isu lingkungan administrasi negara serta leadership. Namun Kalau masuk ke lebih detailnya lagi, maka ini adalah soal karakter dan integritas pribadi orang per orang. Tentu variabel gaji itu penting, tapi bukan yang utama. Ambil skala 1-10 gaji itu skala 5 menurut saya, integritas skala 10, national leadership 10, dan undang-undang skala 9.

Baca juga : SAUT SITUMORANG : Pilihannya Tenggelam Atau Melawan Korupsi

Selama memproses kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah, apakah KPK banyak menemukan alasan para kepala daerah itu korupsi lantaran gajinya kecil?
Dari kasus yang ditangani KPK belum ada penelitian khusus yang pendekatan/pembatasan penelitiannya pada pendapatan kepala daerah di mana pengaruh mereka jadi pasien KPK. Tapi sering muncul dalam beberapa dialog KPK dengan kepala daerah tingkat provinsi kabupaten/ kota. Kalimat yang datang dari mereka bahwa gaji mereka kecil dan sudah lama tidak ada penyesuaian.

Namun menjadi menarik ketika ada kepala daerah yang mobilnya saja 11 dan lain-lain, tapi kemudian terkena sita oleh KPK karena korupsi. Jadi kalau begitu bukan hanya soal gaji. Masih banyak pegawai bersahaja dan mereka tidak korupsi. Lalu seseorang mengatakan, ’wah itu karena belum ada kesempatan saja, Pak.” Bisa saja seperti itu. Tapi hukum bukan curiga-curiga begitu.

Cara pandang apa yang perlu untuk mengingatkan Kemendagri bahwa kepala daerah yang terjaring korupsi tidak melulu lantaran dilatari persoalan minimnya gaji?
Mari kita duduk baik-baik kita hitung detail sebenarnya negeri punya uang berapa? Kalaupun kita belum bisa hitung detail itu, artinya pasti ada yang tidak beres dengan kalkulator, atau cara kita menghitung sesuatu yang belum benar. Jangan-jangan kita tidak mau atau tidak bisa menghitung? Mungkin saja hanya soal integritas tukang hitung dan tukang bagi. Jadi cara kita memandang pendapatan dan pengeluaran negara atau daerah yang berimbang itu lagi-lagi bungkusnya adalah integritas.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.