BAHTIAR BAHARUDIN : Tanggung Jawab Besar, Masa Gajinya Kecil

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharudin membuka wacana untuk menaikkan gaji kepala daerah. Wacana ini muncul lantaran dari tahun ke tahun makin banyak saja kepala derah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sepanjang 2018 hingga kini sudah 39 kepala daerah yang terjaring KPK karena korupsi.

Bahtiar menyebut persoalan penghasilan atau gaji menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemendagri menyatakan peningkatan gaji kepala daerah akan menjadi prioritas. “Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses pilkada, yang dipilih secara langsung, yang begitu mahal, tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi,” kata Bahtiar Baharudin.

Bahtiar menilai perilaku koruptif para kepala daerah ini berdampak sistematik. Jika kepala daerahnya korupsi, bawahannya bisa jadi akan ikut korupsi. Bahtiar menambahkan idealnya kebutuhan para kepala daerah ini dipenuhi oleh negara agar bisa mengabdi secara baik kepada masyarakat.

Baca juga : SAUT SITUMORANG : Banyak Yang Bersahaja, Tapi Mereka Tak Korupsi

Kontan saja pernyataan elite Kemendagri ini menjadi polemik di tataran aktivis anti-korupsi. Banyak kalangan mengatakan, pemerintah belum berubah dalam memandang sebuah masalah, karena selalu mengedepankan pendekatan berbasis kesejahteraan, ketika melihat fenomena pejabat negara melakukan korupsi. Padahal, kata mereka, perilaku koruptif para pejabat negara umumnya muncul bukan lantaran gajinya kecil, tapi lebih pada integritas pribadinya yang buruk.

Benarkah pendapat itu? Ataukah memang saat ini gaji para kepala daerah jauh di bawah, sehingga mereka harus korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Berikut ini pandangan pimpinan KPK Saut Situmorang dan Bahtiar Baharudin, Kapuspen Kemendagri.

Apa alasan kementerian Anda mengusulkan agar kepala daerah dinaikan gajinya, setelah banyak yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK?
Itu kan sebenarnya sudah lama menjadi kajian dari Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan. Kalau rencana kebijakan tersebut, mungkin dilihat dari keuangan negara.

Baca juga : BUSYRO MUQODDAS : Kalau Mentalnya Koruptif, Tetap Terbuka Korupsi

Jadi benar alasan memprioritaskan kenaikan gaji kepala daerah, lantaran mereka banyak tertangkap KPK?
Iya, jadi salah satu faktor. Karena kan salary dalam ilmu manajemen memang seperti itu. Pendapatan memang menjadi salah satu pemicu pekerja untuk lebih berintegritas. Contoh saja Pemprov DKI Jakarta. Gaji kepala dinasnya saja sudah sekitar Rp70 juta, camat Rp 30 juta. Makanya enggak ada itu pungli Rp 100 ribu. Itu fakta enggak bisa kita abaikan. Bahkan DKI sampai mendapat tiga penghargaan dari KPK. Sementara gaji pokok kepala daerah hanya Rp 6-7 juta. Nah gaji semuanya paling hanya Rp 20 juta.

Bandingkan dengan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masa lebih tinggi gaji DPRD. Walaupun ini usulan tidak popolis, namun ini harus kita bicarakan secara terbuka.

Seperti halnya perusahaan. Kalau gajinya lebih besar, kinerjanya bagaimana? Kementerian Keuangan sendiri deh contohnya. Mereka gajinya besar jika dibandingkan dengan kementerian lain yang hanya Rp 20 jutaan. Tentu kinerjanya berbeda. Kita objektif saja. Orang pintar itu akan bekerja di swasta yang gajinya besar.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.