HARYONO UMAR : Dulu, Gaji Hakim Kecil Sekali, Sehingga Mereka Bisa Disuap

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan akan menaikkan gaji kepala daerah. Wacana ini muncul lantaran dari tahun ke tahun makin banyak saja kepala derah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pember¬antasan Korupsi (KPK). Sepanjang 2018 hingga kini sudah 39 kepala daerah yang terjaring KPK karena korupsi.

Kemendagri menyebut persoalan penghasilan atau gaji menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemendagri menyatakan peningkatan gaji kepala daerah akan menjadi prioritas. “Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses pilkada, yang dipilih secara langsung, yang begitu mahal, tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi,” kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharudin.

Baca juga : ABDUL ROCHIM : Awalnya Tanpa Syarat, Kenapa Jadi Bersyarat?

Bahtiar menilai perilaku koruptif para kepala daerah ini berdampak sistematik. Jika kepala daerahnya korupsi, bawahannya bisa jadi akan ikut korupsi. Bahtiar menambahkan idealnya kebutuhan para kepala daerah ini dipenuhi oleh negara agar bisa mengabdi secara baik kepada masyarakat.

Kontan saja pernyataan elite Kemendagri ini menjadi polemik di tataran aktivis anti-korupsi. Banyak kalangan mengatakan, mengapa pemerintah selalu mengedepankan pendekatan berbasis kesejahteraan, ketika melihat fenomena pejabat negara melakukan korupsi. Padahal, kata mereka, perilaku koruptif para pejabat negara umumnya muncul bukan lantaran gajinya kecil, tapi lebih pada integritas pribadinya yang buruk.

Baca juga : YASONNA H LAOLY : Masalahnya Pak ABB Ogah Akui Kesalahan

Benarkah pendapat itu? Ataukah memang saat ini gaji para kepala daerah jauh di bawah, sehingga mereka harus korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Berikut ini pandangan para mantan pimpinan KPK yang tentunya punya segudang data dan pengalaman saat menangani kasus korupsi kepala daerah.

Apa tanggapan Anda dengan wacana yang dilontarkan Kemendagri yang ingin menaikkan gaji kepala daerah agar mereka tak korupsi lagi?
(Menaikkan gaji kepala daerah itu) enggak ada efeknya. Karena dari segi penghasilan take home pay mereka itu sudah besar. Memang kalau gaji (pokok) mereka mungkin enggak sepadan. Tetapi kan dari honor ini, honor itu. Belum lagi berbagai macam pendapatan, itu kan banyak dan itulah yang tidak terekspose oleh publik. Siapa sih yang enggak tahu penghasilan kepala daerah. Penghasilan mereka itu kan dari macam-macam. Bukan hanya dari gaji saja, karena kan mereka ada tunjangan dan segala macamnya.

Baca juga : RAJA JULI ANTONI : Ini Bukan Soal Jokowi Salah Data

Seperti menteri, katanya gajinya kecil. Coba kita lihat dana operasionalnya menteri hanya 20 persen yang wajib dipertanggungjawabkan dan 80 persennya enggak perlu. Itu juga menurut saya tidak transparan. Masa uang rakyat enggak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawabkan. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang kita sebut dengan kebijakan-kebijakan koruptif.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.