SAUT SITUMORANG : Kader Terbaik Parpol Pun Terlibat Korupsi

 Sebelumnya 
Umumnya modusnya seperti apa yang dilakukan oleh koruptor politik itu? 
Kebanyakan suap dan pengadaan barang dan jasa. 

Apakah dilakukan bersama-sama dengan pemangku politik lainnya? 
Bermacam-macam, selain sendiri dengan swasta. Yang lain juga bersama-sama beberapa anggota pengurus parpol dengan pihak swasta. 

Apakah pengurus partai pun menikmati? 
Dalam beberapa kasus, disebutkan organisasi menerima sesuatu dari hasil tipikor yang dilakukan. Bahkan oleh seorang kader terbaik mereka. 

Baca juga : SAUT SITUMORANG : Banyak Yang Bersahaja, Tapi Mereka Tak Korupsi

Jadi pengawasan apa yang KPK lakukan kepada pemangku politik agar terhindar dari korupsi? 
Penindakan. Hal tersebut adalah pengawasan yang baik selain menjaga orang-orang baik di parpol itu untuk tetap baik membangun negaranya. Selain banyak model-model supervisi, koordinasi, monitoring, kampanye, pendidikan, dan pencegahan. 

Adakah kendala dalam mengawasinya? 
Wewenang KPK membuktikan korupsi yang dilalukan oleh penyelenggara negara. Kendala utama ialah luasnya Indonesia dengan keterbatasan sumber daya manusia karena teknologi juga membutuhkan kehadiran KPK. Artinya tidak cukup dengan yang ada di website korsup-gah.kpk.go.id. 

Di mana eksekutif dan legislatif termasuk di daerah saling check and balances. Pun KPK merekomendasikan sejumlah rencana dan intervensi hal-hal yang harus dilakukan. 

Baca juga : SAUT SITUMORANG : Pilihannya Tenggelam Atau Melawan Korupsi

Bagi-bagi jabatan di dunia politik apa juga menjadi bagian pengawasan KPK? 
Tentu namun tidak hanya fokus pada Tipikor-nya. Sementara untuk aparatur sipil negara itu sebabnya pada korsupgah.kpk.go.id KPK mengintervensi manajemen ASN sebab di beberapa daerah manajemen ASN ini belum hijau alias masih kuning. 

Jadi ada beberapa indikator antara lain kepatuhan LHKPN, terbentuknya unit LHKPN di kementerian dan lembaga, kepatuhan gratifikasi, kepatu-han LHKPN, skor evaluasi jabatan atau tambahan penghasilan Pegawai (TPP) dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, penilaian kinerja pegawai, kepatuhan pelaporan gratifikasi. Dengan demikian manajemen ASN dapat ditata secara berintegitas jauh dari perilaku korup. 

Apa karena ada fenomen ini kemudian KPK sempat mengusulkan agar partai didanai pemerintah? 
Penyelenggara negara yang dipilih karena kontestasi parpol lewat pemilu atau pilkada sering dikaitkan dengan besarnya dana pencalonan, uang mahar, sumbangan yang mengikat calon, biaya saksi pilkada, dan lain-lain. 

Baca juga : SAID AQIL SIRADJ : Kalau Pernyataan Saya Jadi Kontroversi Boleh-boleh Saja

Hal ini memunculkan ide agar kepemimpinan yang mucul dari parpol maka parpol itu berintegritas dan tidak terikat masa lalu. Maka banyak dibahas agar parpol dibiayai oleh negara agar diaudit secara ketat dan KPK sepakat tentang ini. 

Berapa IPK atau CPI Indonesia tahun 2018? 
Setelah tahun 2017 tidak naik dari tahun 2016. Yaitu 37 padahal OTT-nya jadi dua kali lipat. Maka pada dua hari lalu diumumkan CPI NKRI kita telah diumumkan oleh pihak Transparency International Indonesia dan CPI NKRI naik satu menjadi 38 di 2018. 

Apakah ada penurunan dibanding tahun lalu? 
Malah naik satu. Di harap tahun depan NKRI kita naik terus itu sebabnya mari kita semua berubah. Siapa pun kita ASN, TNI, POLRI, jaksa, hakim, petugas bea cukai,pajak partai politik dan kadernya. 
Termasuk dosen, mahasiswa, pelajar, gubernur, walikota, bupati, DPR, DPRD, wiraswasta, pembayar pajak, masyarakat umum jangan mau lagi sogok-menyogok. Lapor ke KPK bila diminta sogokan jangan malah kesenangan. Atau kita akan lambat naik lantaran angka 38 di atas kita dapatkan dari cara menghentikan perilaku korup. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.