Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kolaborasi Cegah Jakarta Tenggelam

Anies: Terima Kasih Pemerintah Pusat

Senin, 3 Januari 2022 22:02 WIB
Penandatanganan MoU penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jakarta, Senin (3/1). (Foto: Istimewa)
Penandatanganan MoU penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jakarta, Senin (3/1). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta serius melakukan pencegahan agar Jakarta tidak tenggelam. Salah satu upayanya adalah melalui penyediaan air minum perpipaan untuk mengurangi ekstraksi air tanah.

Hal ini diwujudkan dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DKI Jakarta. MoU ditandatangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan disaksikan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor Kemenko Marves, Senin (3/1).

"Isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi Pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat. Pemerintah merespons hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta. Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat," ujar Luhut, seperti keterangan PPID DKI, Senin (3/1).

Baca juga : Transformasi Digital Dan Culture Jadi Penyelamat BRI Di Era Pandemi

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menyusun sebuah perencanaan bersama (Joint Planning) yang menyinergikan proyek inisiatif SPAM dan dituangkan dalam Mou yang mencakup rincian program, jangka waktu, serta skema pembiayaan yang tepat.

"Meskipun kita semua terdampak Covid-19 sehingga kondisi fiskal terpengaruh, bukan berarti kita harus berhenti untuk membangun dan melayani masyarakat. Nota Kesepakatan ini merupakan milestone yang penting untuk menjawab tantangan tersebut," lanjut Luhut. 

Saat ini, kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi 64 persen, dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus menerus sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.

Baca juga : Pamit Dari KPK, Brigjen Setyo: Terima Kasih, Masyarakat!

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, kepastian penyediaan air minum ke semua lapisan masyarakat menjadi kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan salah satu solusi mencegah Jakarta tenggelam. Oleh karena itu, Kementerian PUPR berkomitmen untuk membangun tiga SPAM Regional melalui skema KPBU untuk mendukung pemenuhan cakupan pelayanan air minum di wilayah DKI Jakarta. Yaitu SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong yang saat ini telah berjalan, serta SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II masih dalam tahap penyiapan.

"Dengan terbangunnya tiga SPAM Regional tersebut, diharapkan dapat menambah kapasitas suplai air minum DKI Jakarta sebesar 9.254 liter per detik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sebesar 30 persen," kata Basuki.

Sejalan dengan pengembangan infrastruktur SPAM, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan kebijakan pembatasan dan pelarangan pengambilan air tanah di wilayah yang telah dilayani jaringan perpipaan PAM JAYA, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zonasi Bebas Air Tanah. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi laju penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta.

Baca juga : Tidak Cukup Kerja Keras, Perlu Kerja Cerdas

"Tahun 2030 Jakarta harus sudah mencapai 100 persen akses layanan air minum perpipaan. Kami berterima kasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR yang berkomitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air minum sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat Jakarta, sekaligus solusi bagi pencegahan penurunan muka tanah di Jakarta,” tutup Anies. [DRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.