Golkar Minta 7 Kementerian Turun Tangan Atasi Banjir Konawe Utara

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisi Partai Golkar Ridwan Bae meminta tujuh kementerian untuk turun tangan mengatasi banjir besar yang terjadi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Dengan turunnya tujuh kementerian secara bersama-sama, Ridwan yakin, masalah banjir yang terjadi sejak Lebaran itu bisa terselesaikan.

Tujuh kementerian yang dimaksud Ridwan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Pertanian.

“Saya minta agar tujuh kementerian turun langsung melihat kondisi korban banjir di Konawe Utara. Turunkan anggaran sebesar-besarnya untuk pemulihan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Mereka butuh bantuan secepatnya. Kondisinya sudah sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Mereka butuh bantuan,” tegas politisi asal Sultra, Minggu (9/6) seperti dikutip tenggaranews.com.

Baca juga : Petani Nanas Kediri Dibekali Cara Atasi Hama Uret

Selain ke tujuh kementerian tadi, Ridwan berharap masyarakat lebih peduli. Dia menyarankan masyarakat dapat melihat kondisi alam Konawe Utara secara jelas dan kasat mata. Sebab salah satu penyebab terjadinya banjir adalah kerusakan alam. Mudahnya investor mendapatkan izin usaha menyebabkan alam di sana rusak.

Izin investasi yang dimaksud Ridwan antara lain izin membuka perkebunan kelapa sawit, izin usaha pertambangan, dan izin membuka perkebunan tebu. Dampak mudahnya kementerian mengeluarkan izin-izin, kondisi alam Konawe Utara menjadi terbuka. Tidak ada lagi pohon-pohon yang mampu menyerap dan menyimpan air dalam tanah dengan baik.

Kata Ridwan, kerusakan alam ini dapat dilihat keruhnya air yang menggenangi beberapa desa yang terdampak banjir bandang. “Airnya keruh sekali. Ini menandakan bahwa air sudah tidak tertahan dalam tanah. Hujan yang turun terus-menerus dalam dua pekan terakhir ini langsung menggerus tanah. Curah hujan yang tinggi inilah yang menimbulkan banjir ke mana-mana di Konawe Utara,” jelas anggota Komisi V DPR ini.

Baca juga : Ini Delapan Jurus BUJT Antisipasi Arus Balik Lebaran

Ridwan juga berharap agar Bupati Konawe Utara bertindak lebih tegas menolak izin tersebut. Jangan mau dipengaruhi dengan kepentingan tertentu. Bupati harus tampil membela kepentingan rakyatnya. Bupati juga harus memikirkan sumber daya alam untuk jangka panjang.

“Bupati harus mampu menolak kehadiran investasi bila itu dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Kita lihat sekarang, banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di Konawe Utara. Tanah dikeruk, lalu dibiarkan terbuka. Tidak dihijaukan kembali atau ditanami pohon yang mampu menahan air,” bebernya.

Bila bupati mampu melakukan penolakan investasi semacam itu, Ridwan meyakini, tidak akan terjadi banjir bandang di Konawe Utara. Tidak seperti sekarang, banjir terjadi setiap tahun. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.