Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Groundbreaking 2018, Sampai Kini Proyeknya Belum Jalan

Anies Diultimatum, Stop Dulu Proyek ITF Sunter

Jumat, 27 Mei 2022 07:30 WIB
Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. (Foto: Humas DPRD DKI Jakarta).
Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. (Foto: Humas DPRD DKI Jakarta).

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyindir Gubernur Anies Baswedan terkait proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. Pasalnya, peletakan batu pertama proyek itu telah dilakukan pada 2018. Namun, hingga kini proyek tersebut tak berlanjut.

“Tahun 2018 groundbreaking. Saat itu Anies bangga memperkenalkan ITF Sunter bakal menjadi percontohan di Asia. Tapi hingga kini, masih rata dengan tanah,” ungkap Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Jakarta, Rabu (25/5).

Ida menganggap Anies gagal membangun ITF. Saat itu, Anies mengatakan, ITF Sunter akan mampu mengolah sampah hingga 2.000 ton per hari, dan akan mengurangi beban sampah warga Jakarta di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Baca juga : Jakpro Minta PMD Ke DPRD Buat Bangun ITF Sunter

Ida pun tak heran, pembangunan proyek ITF ditinggal investor asing. Sebab, Anies tidak memahami skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). PT Jakpro juga gagal mendapatkan pinjaman komersial untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut.

Setelah proyek ITF Sunter mangkrak, kini Pemprov DKI malah berencana membangun ITF di Jakarta Timur untuk melayani pengolahan sampah dari Jakarta Barat.

“Tolong dipertimbangkan betul pengelolaan di Jakarta Barat, usahakan di sekitar Jakarta Utara saja. Paling tidak di Penjaringan. Itu masih masuk akal. Kalau pengelolaannya di Jakarta Timur, tolong dipikirkan lagi, karena bebannya mulai dari jarak, waktu dan operasionalnya,” ingat Ida.

Baca juga : Banyak Program DKI Belum Jalan, Anies Dianggap Nggak Layak Nyapres

Menurutnya, internal Komisi D juga akan membahas urgensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai skema alternatif pembiayaan. Dikhawatirkan, bila pendanaan mengandalkan pihak ketiga, proses pembangunan akan molor. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kembali tidak terealisasi.

“Kalau mereka mencari pihak ketiga lagi, makan waktu panjang,” ucap Ida.

Komisi D, lanjut Ida, meminta Pemprov DKI menekan anggaran pembangunan ITF Sunter dari proyeksi kebutuhan sebesar Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 3 triliun.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.