Heru Kebut Penanganan Banjir, Macet Dan Sampah

 Sebelumnya 
Untuk permasalahan sampah, Heru bilang, Pemprov DKI memberikan kewenangan kepada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Jakpro dan Sarana Jaya sebagai penyelenggaraan Intermediate Treatment Facility (ITF), melalui penyertaan modal daerah (PMD). Selain itu, dilakukan kerja sama dengan investor dalam hal mekanisme pelaksanaan proyek.

“Pemprov DKI juga melakukan berbagai strategi, di antaranya pendekatan dan penyamaan persepsi mengantisipasi penolakan warga terkait pembangunan fasilitas ITF,” tandasnya.

Butuh Aksi Nyata

Baca juga : KPK Segera Umumkan Tersangka Baru Kasus Suap Penanganan Perkara Di MA

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta penanganan banjir disesuaikan dengan kebijakan pengendalian banjir. Seperti hasil Rekomendasi Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta yang telah dibacakan pada 23 Desember 2020.

“Yaitu merevitalisasi 109 SDEW (Sungai, Danau, Embung, Waduk) dengan target 10 SDEW per tahun. Sehingga, tahun 2030 minimal sudah mencapai 100 SDEW yang dibenahi,” ujar anggota Partai Fraksi Gerindra Thopaz Nugraha Syamsul.

Menurutnya, Pemprov DKI juga harus memanfaatkan pagu indikatif yang mengalami perubahan. Anggaran penanggulangan banjir mengalami penambahan menjadi Rp 3,72 triliun.

Baca juga : PNM Berikan Bantuan Bagi Korban Banjir Bandang Dan Longsor Di Malang

Ini diperuntukkan buat pembangunan tanggul pengamanan pantai dan muara sungai, pengadaan tanah untuk normalisasi sungai hingga pengembangan sistem pemantauan banjir.

Fraksi Partai PKB-PPP DPRD DKI Jakarta juga meminta, Pemprov DKI mencermati postur Rancangan APBD tahun 2023 pada sektor belanja. Agar, anggaran yang digunakan benar-benar berpihak kepada kepentingan seluruh warga Jakarta.

“Salah satu masalah yang perlu mendapat prioritas utama adalah banjir. Kami tidak pernah bosan mengangkat masalah banjir. Karena beberapa tahun terakhir ini penanganan banjir, khususnya banjir sungai, tidak mengalami kemajuan berarti,” tegas anggota Fraksi PKB-PPP Ahmad Ruslan.

Baca juga : Gus Nuril Minta Masyarakat Jaga Keamanan Dan Kenyamanan KTT G20

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga mengatakan, program prioritas Pemprov DKI Jakarta itu sudah tepat. Namun, program tersebut harusdiikuti dengan aksi nyata di lapangan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.