Puskepi: PLN Over Supply, Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria mengungkapkan, pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap kelebihan produksi listrik yang ada saat ini dengan kebijakan yang mampu membuat PLN tidak menanggung beban akibat over supply tersebut.

"PLN perlu disupport agar tidak bertambah bebannya khususnya akibat system TOP (Take Or Pay) terkait dengan Pembangkit Listrik yang dibangun pihak swasta (IPP)," ujar Sofyano, Rabu (8/2).

Adanya wacana "power wheeling" atau pemanfaatan jaringan listrik bersama milik PLN yang diperbolehkan dipergunakan pembangkit swasta, yang pada dasarnya adalah proyek pihak swasta, ini bisa membuat PLN menanggung beban tambahan.

"Pada akhirnya akan membuat PLN semakin berat beban yang harus ditanggungnya," bebernya.

Baca juga : Menteri ESDM: Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Produksi Migas Nasional

Sofyano mengingatkan, PLN adalah BUMN strategis yang keberadaan dan perannya sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Jadi harus dihindarkan dari incaran pemburu rente yang hanya berfikir memanfaatkan bisnis listrik untuk mengejar keuntungan materi semata," tegas Sofyano.

Selain power wheeling, pemerintah juga diminta agar bijak terhadap PLTS atap yang sedang gencar disuarakan. Sebab, pengembangan PLTS Atap juga akan berdampak terhadap PLN yang sudah terbebani dengan kelebihan daya yang ditanggungnya.

"Baik power wheeling maupun PLTS Atap, terkesan hanya untuk merebut pasar listrik yang ada saja yang pada dasarnya merupakan pasarnya PLN," ucapnya.

Baca juga : Pemerintah Dorong Penggunaan Transportasi Ramah Lingkungan

Power wheeling maupun PLTS Atap, dinilai Sofyano tidak akan signifikan menimbulkan pasar yang baru. Jika hal semacam ini tidak diperhatikan pemerintah maka beban yang dipikul PLN dipastikan akan berdampak pula ke konsumennya, yakni masyarakat negeri ini.

Karena itu, harus dipertimbangkan secara bijak oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait.

"PLN adalah BUMN Strategis yang keberadaan dan perannya sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dihindarkan dari incaran pemburu rente yang hanya berpikir memanfaatkan listrik sebagai bisnis semata demi mengejar keuntungan materi semata," tandas Sofyano.

Terpisah, Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengakui, dampak pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir telah berdampak pada kondisi kelistrikan negara ini, dimana pasokan listrik di Tanah Air menjadi berlebih alias over supply.

Baca juga : Pemerintah Kudu Perhatikan Sektor Industri Yang Belum Pulih

"Namun mulai 2020 terdapat peningkatan kelebihan daya atau over supply kapasitas pembangkit listrik karena adanya penurunan permintaan akibat pandemi Covid-19," bebernya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.