Dark/Light Mode

Instagram Pj Gubernur DKI Digeruduk Warga

Siswa Kaya Dapat KJP, Yang Miskin Gigit Jari...

Sabtu, 29 Juli 2023 07:30 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: Antara)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: Antara)

 Sebelumnya 
Hal senada juga diungkap ang­gota Komisi E DPRD lainnya, Idris Ahmad. Dia menyayang­kan data yang dipakai Bapenda untuk mengetahui kepemilikan kendaraan ternyata tidak sinkron dengan data Samsat. Warga yang telah memblokir kepemilikan atas kendaraan di Samsat ternya­ta tidak tercatat di Bapenda. Padahal, itu menjadi data utama untuk menyaring kelayakan penerima bantuan KJP.

“Ada sekitar 18 ribu anak yang terverifikasi tidak dapat lagi KJP, karena diduga punya kendaraan bermotor atau mobil. Tapi faktanya, data Bapenda tidak sinkron dengan Samsat,” ujarnya.

Baca juga : Pj. Gubernur Heru Minta Maaf Pelayanan PPDB Kurang Memuaskan

Idris meminta, Dinsos DKI menggandeng Bapenda DKI dan Samsat wilayah untuk berkoor­dinasi serta mencari jalan ke­luar agar data-data tersebut bisa saling terintegrasi. Sehingga bantuan KJP bisa tepat sasaran sesuai harapan.

Kepala Dinsos DKI Premi La­sari menjelaskan, pihaknya telah berupaya untuk menerapkan program cleansing data secara baik dan akurat dengan cara melakukan pendataan langsung ke lapangan. Menurutnya, sebelumnya penerima KJP tidak harus terintegrasi dengan DTKS.

Baca juga : Dewi Perssik, Digeruduk Warga Usai Klaim Sapi Ditolak RT

“Ternyata hampir 110.000 dari penerima KJP itu tidak terdaftar di DTKS. Inilah yang saat ini sedang kami lakukan pendataan dan cek ke lapangan,” ucapnya.

Untuk melakukan verifikasi data di lapangan, Dinsos DKI menggandeng Dasawisma di RT dan RW. Kemudian, mencocok­kan data dengan Dinas Kepen­dudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) demi memastikan apakah masyarakat calon pen­erima KJP berdomisili di Jakarta atau hanya menumpang di Kartu Keluarga milik kerabat.

Baca juga : Kedubes Swedia Digeruduk Massa, Dubesnya Dipanggil

Setelah dilakukan pengece­kan ke lapangan, lanjut dia, banyak penerima tidak tinggal lagi di Jakarta. Hanya KTP-nya saja Jakarta.

“Kami sedang cek. Sebab menurut data Dukcapil, 20.000 (penerima KJP) ternyata sudah tidak tinggal di Jakarta,” tandas­nya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.