Siswa Kaya Dapat KJP, Yang Miskin Gigit Jari...

 Sebelumnya 
Pras, sapaan akrabnya, meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi penyaluran KJP dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

“Penerima KJP/KJS di DKI berapa persen sih? Saya ingin tahu. Apakah di Jakarta semua orang miskin? Karena orang kaya pun dapat. Ini harus dievaluasi lagi. Orang punya tiga mobil, masa dapat KJP/KJS,” sentil Pras saat rapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Per­tanggunganjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Komisi C, Selasa (25/7).

Baca juga : Pj. Gubernur Heru Minta Maaf Pelayanan PPDB Kurang Memuaskan

Fakta di lapangan, lanjut Pras, data antar instansi tumpang tindih sehingga banyak masyarakat miskin tidak menda­patkan fasilitas bansos. Dia curiga, kebijakan pajak progresif kendaraan menjadi salah satu penyebab KJP tidak tepat sasaran. Karena, banyak orang kaya mengakali aturan pajak progresif dengan memanfaat­kan data warga kurang mampu untuk mengatasnamakan kendaraan miliknya.

“Akhirnya apa? Karena orang miskin dicek punya mobil, akhirnya dia nggak dapat KJP,” ujarnya.

Baca juga : Dewi Perssik, Digeruduk Warga Usai Klaim Sapi Ditolak RT

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyebut, hingga saat ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinsos, data harta kekayaan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan data kepemilikan kendaraan dari Samsat, belum tersinkronisasi.

Untuk itu, dia meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta membenahi dan memverifikasi seluruh data penerima bantuan sosial.

Baca juga : Kedubes Swedia Digeruduk Massa, Dubesnya Dipanggil

Iman mengaku, Komisi E banyak menerima aduan, lantaran warga yang seharusnya menda­patkan KJP mendadak dicabut kepesertaannya karena tercatat memiliki aset kendaraan. Hing­ga akhirnya terdampak cleansing (pembersihan) data yang dilakukan Dinsos DKI.

“Niat kita baik, cleansing data agar tepat sasaran. Karena kita tidak bisa memberikan bantuan kepada semua pihak. Tapi jangan seperti KJP, data Bapenda dan Samsat berbeda,” ujar Iman da­lam pembahasan P2APBD 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/7).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.