Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Besar Untuk Transportasi Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggenjot kualitas pelayanan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Baca juga : 121 Gedung Tinggi Di Jakarta Operasikan 135 Water Mist

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk pengintegrasian moda transportasi, penyesuaian subsidi transportasi publik dan pergantian bus konvensional menjadi berbahan bakar listrik.

Baca juga : 11 Perusahaan Di Ibu Kota Kena Semprit Karena Mencemari Udara Jakarta

"Pemprov DKI juga serius menangani kemacetan dengan beberapa upaya yakni penyesuaian ulang waktu siklus lampu lalu lintas untuk menurunkan panjang antrean dan waktu tunda, penataan parkir pada ruas jalan, memprioritaskan hak pejalan kaki dan pesepeda," jelas Heru dalam rapat paripurna yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (9/10).

Baca juga : Satgas Polusi Klaim Kualitas Udara Ibu Kota Semakin Baik

Heru juga mengapresiasi usulan Partai Demokrat dalam penanganan kemacetan di Jakarta. Pihaknya mengaku akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penanganan kemacetan di Jakarta semakin terintegrasi dengan daerah penyangga.

“Menanggapi saran dan masukan Fraksi Partai Demokrat terkait Penanganan Kemacetan, Eksekutif mengucapkan terima kasih dan akan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengintegrasian moda transportasi,” kata Heru.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat  mendesak Heru untuk mengatur kembali tata ruang Jakarta berdasarkan compact city (kota yang terintegrasi) untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Wita Susilowaty saat rapat Paripurna Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD DKI tahun anggaran 2024.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat berbagai regulasi yang berorientasi pada kota layak huni dan Pengaturan Tata Ruang yang mengacu pada compact city (kota yang terintegrasi) di mana setiap sub daerah dikembangkan dengan basis meminimumkan kebutuhan transportasi,” ujar Wita dalam keterangan tertulis, Senin (9/10).

Pihaknya meyakini tata ruang yang mengacu compact city akan turut menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta. Bahkan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan integrasi tarif dan layanan melalui program JakLingko. 

“Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan sinkronisasi Rencana Induk Transportasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah-daerah penyangga Jakarta,” kata Wita.

Dalam jangka panjang, Wita mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun infrastruktur transportasi massal di daerah-daerah penyangga yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini, tegasnya, harus dikerja samakan dengan pemerintah pusat.

“Perlu dukungan Pemerintah Pusat untuk integrasi jaringan KRL Commuter dengan berbagai jaringan moda transportasi lainnya di wilayah Jakarta,” ucapnya. (Adam)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.