Penonaktifan NIK Warga Jangan Sembrono Dong

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya pembenahan administrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) di DKI Jakarta banjir keluhan. Sebab, kebijakan penonaktifan NIK, banyak salah sasaran.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, harus meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan penonaktifan NIK.

Banyak warga yang masih tinggal dan memiliki rumah di Jakarta, terdampak program tersebut. Mereka mengaku NIK-nya diblokir tanpa ada pemberi­tahuan terlebih dahulu.

Keluhan tersebut diluapkan war­ga di kolom komentar akun Instagram Dukcapil DKI Jakarta, @dukcapiljakarta. “Lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, besar di Jakarta. NIK-nya malah dibekuin. Boleh tau nggak tahapan pemblokiran NIK, nggak ada confirm apa-apa tiba-tiba diblokir. Sekarang mau bukanya ribet, makan waktu,” sesal @septianarta.

Baca juga : Duel Hidup Mati Garuda Muda

“Aneh bin ajaib, katanya program nyasar warga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI berdomisili di luar DKI. Tapi pada prakteknya lain, saya masih domisili di Jakarta, istri saya masih satu Kartu Keluarga (KK), kenapa ikut terdampak diblok NIK-nya. Tolong dijelas­kan dari mana sumber datanya, jangan sampai ada orang-orang yang terdzolimi dengan program ini,” cecar @junaedi5742.

“Batalkan penonaktifan KTP!!!! Kalian menyusahkan warga. Kalian nggak tanggung jawab atas efek biaya yang tim­bul. Kalian keji!! Padahal digaji dan makan dari duit rakyat,” kecam @igiekakurniawan.

“Kebijakan sembrono. NIK Jakarta karena memang punya rumah di situ. Kerja pindah-pin­dah, masa alamat KTP juga ha­rus pindah-pindah? Dipikirnya ubah alamat surat kendaraan dan lainnya gratis serta gak butuh waktu? Kalau pengangguran sih melimpah waktunya. Benar-benar nih hobi banget bikin susah warga,” tulis @mrhp45.

“Warga dari luar bikin KTP Jakarta aman, warga sendiri di­persulit sampai dinonaktifkan,” protes @dinatrisnawaty8.

Baca juga : Timberwolves Hajar Nuggets

“Sebenarnya yang dinonak­tifkan itu yang KTP-nya DKI tapi sudah tidak tinggal di DKI Jakarta kan? Tapi kenapa yang masih tinggal di DKI Jakarta cuma pindah kontrakan saja juga dinonaktifkan KTP-nya? To­long jagan mempersulit warga,” pinta @dhea_alfina_putri.

“Kalau ada keputusan pindah KTP atau domisili begini tolong setidaknya adakan program gratis mutasi motor. Ternyata biaya mu­tasi motor itu gak sedikit, apalagi buat kalangan yang gajinya di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Tolong ya pak diadakan program untuk pemutasian motor ke daerah lain secara gratis atau bayar tapi ya sewajarnya saja,” harap @lisanormalitasari15.

Buka Posko Aduan

Banyaknya warga terdampak Program Penonaktifan NIK, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Dae­rah (DPRD) DKI Jakarta mem­buka posko pengaduan atau hot­line terkait penonaktifan NIK. PSI meminta mekanisme penertiban NIK lebih cermat dan akurat sehingga tidak merugikan warga.

Baca juga : Warga Gaza Takbir, Nari Dan Pesta Kembang Api

“Kami menyadari pentingnya upaya Pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi kepen­dudukan yang tertib dan akurat. Namun, kami mengingatkan bah­wa dalam proses penertiban ini, banyak warga Jakarta yang aktif justru ikut tersasar,” kata Simon Lamakadu dalam keterangannya dikutip Selasa (7/5/2024).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.