Penonaktifan NIK Warga Jangan Sembrono Dong

 Sebelumnya 
Warga yang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut bisa langsung mengakses layanan hotline pengaduan di nomor WhatsApp 085727531260.

Fraksi PSI mendesak Pemprov DKI memperhatikan lebih details terkait mekanisme penonaktifan NIK serta memberikan kejelasan terkait alasan penertiban dan prosedur yang harus dilakukan untuk warga terdampak.

“Kami berharap Pemprov DKI mendengarkan aspirasi masyara­kat dan memperhatikan saran-saran konstruktif yang telah disampaikan Fraksi PSI untuk memastikan bahwa penertiban KTP ini berlangsung dengan adil dan transparan,” ujarnya.

Baca juga : Duel Hidup Mati Garuda Muda

Program Penonaktifan NIK juga menuai kritik mantan Gu­bernur DKI Jakarta, Basuki Tja­haja Purnama alias Ahok. Ahok bilang, program ini tidak penting dan merepotkan masyarakat. Se­bab penonaktifan NIK ini bakal berimbas ke berbagai hal lain.

Menurut Ahok, sebagai kota Metropolitan seharusnya Jakarta tidak mempersoalkan KTP mana­pun. Apalagi saat ini sudah diber­lakukan KTP Nasional. Selain itu, Ahok mengkhawatirkan nasib warga Jakarta yang tinggal di luar kota karena tuntutan pekerjaan.

“Misalnya Anda ditugaskan kerja di luar kota sampai 6 bulan-setahun. Masak, Anda harus kehilangan KTP Anda di Jakarta? Betapa repotnya Anda mesti mengurus segala hal hanya gara-gara kamu sempat bekerja (di luar),” kata Ahok dikutip dari akun YouTube-nya.

Baca juga : Timberwolves Hajar Nuggets

Menurut mantan Komisaris Utama Pertamina ini, hal yang terpenting adalah kepemilikan rumah. Menurutnya, seseorang itu harus pindah apabila dia tidak memiliki rumah dan tidak tinggal di Jakarta.

“Tapi kalau saya ada rumah dua, ya nggak bisa, orang harus milih. Bayangin nanti sertipikat rumah di Jakarta atas nama siapa, gantinya gimana, jualnya gimana, terus mobil yang saya beli gimana, hanya gara-gara saya kerja di luar kota,” ujarnya.

Ahok menyarankan agar Pem­prov DKI melakukan pendataan kependudukan sesuai dengan aset yang dimiliki. Sebagai con­toh, warga yang masih memiliki aset di Jakarta maka tetap diper­bolehkan mempunyai KTP DKI.

Baca juga : Warga Gaza Takbir, Nari Dan Pesta Kembang Api

Sebelumnya, dalam Rapat Pem­bahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gu­bernur DKI Jakarta di Grand Cem­paka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kepala Dinas Dukcapil DKI Ja­karta Budi Awaludin menjelaskan, penonaktifan NIK warga Jakarta hanya menyasar warga yang sudah meninggal dunia. Itu pun sudah dicek terlebih dahulu ke lapangan.

“Setelah kami cek dan kroscek ke lapangan, ternyata valid, ada 40 ribu yang harus dinonaktifkan karena sudah meninggal. Untuk yang lain, belum ada yang di­nonaktifkan,” jelas Budi.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Rabu, 8 Mei 2024 dengan judul Banyak Target Salah Sasaran, Protes Netizen Bergema, Penonaktifan NIK Warga Jangan Sembrono Dong

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.