Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Dalam mengambil keputusan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku pihaknya masih tetap berpegang pada informasi dari media massa nasional terbitan Jakarta, ketimbang media sosial. "Percakapan riuh rendah di media sosial, seringkali bukan yang dipikirkan masyarakat Jakarta sehari-hari seperti air bersih, transportasi, harga kebutuhan pokok, dan lapangan pekerjaan," ujar Anies.
Sebaliknya, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto justru lebih banyak mendengar suara media sosial, dibanding media massa lokal dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan sehari-hari.
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengakui bahwa media pers kini sedang memasuki ambang transisi, akibat kemajuan teknologi digital. Untuk menjawab tantangan teknologi itu, para wartawan profesional harus memahami teknologi dan model jurnalisme yang mengarah pada konvergensi dan multiplatform.
Baca juga : Pengusaha Mamin Butuh Gula Impor
Karena itu, program peningkatan profesionalitas melalui uji kompetensi dan sertifikasi wartawan menjadi penting. Setiap media dituntut mengembangkan visi misi futuristik, yang bisa melampaui zaman. Di era transisi menuju teknologi 4.0, pers harus mampu bertransformasi dari penadah iklan menjadi pengembang iklan. Saat ini, masih ada banyak media didirikan hanya untuk menarik jatah dana APBD dari pemda-pemda.
Ketiga tokoh ini berbicara dalam seminar bertema "Peranan Pers pada Era Digital dan Mendukung Pembangunan Daerah" di Jakarta, Selasa (22/1). Pilihan tema ini, menurut Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, agar bisa melihat peran pers dalam pembangunan daerah. Seminar ini adalah puncak Rapat Kerja PWI masa bakti 2018-2019. Sekaligus menyongsong peringatan Hari Pers Nasional Indonesia (HPN) di Surabaya, Jawa Timur pada 6-9 Februari mendatang.
Justru Memerlukan Tekanan Pers
Baca juga : Kembangkan Mobil Listrik, Pemerintah Siapkan Insentif
Anies mengatakan, Jakarta sebagai daerah, media-medianya mempunyai irisan dengan media-media nasional. "Itu sebabnya, hal yang remeh tiba-tiba bisa menjadi isu nasional," katanya.
Pada masa Orde Baru, ketika pemerintah menjadikan informasi sebagai propaganda tentang capaian-capaian pembangunan, untuk mengonfirmasi kebenaran tanyanya ke media massa. Saat ini, kondisinya terbalik. Dengan adanya tsunami informasi (membanjirnya informasi, red) termasuk berita bohong (hoaks), pemerintah memegang otoritas verifikasi.
Anies mengaku tak sepi dari berbagai kritik dalam memimpin Jakarta selama satu tahun lebih ini. Berbagai kritik itu kemudian didata, diteliti dan dipelajari. Kesimpulannya, yang ramai di media sosial, bukan yang menjadi kepentingan mendasar masyarakat Jakarta.
Baca juga : Pegawai Desa Diminta Beralih Gunakan Teknologi Keuangan
'Karena itu, saya meminta media massa dan media sosial, agar turut membantu dalam membangun Jakarta, dan menjadikan warga jakarta sebagai co-creator yang menjadi sumber solusi. Pemerintah DKI Jakarta juga perlu mendapat tekanan dari media massa maupun media sosial, dengan tema-tema yang penting dan mendasar,” tutur Anies.
Bagi Bima Arya, media-media sosial yang lucu, konyol, kasar, ngawur, bohong, tapi kadang juga ada benarnya, dapat ia jadikan wahana untuk mendeteksi realitas yang terjadi di lapangan. "Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Whatsapp memudahkan saya untuk berkomunikasi dengan warga Kota Bogor, sehingga turut membantu kelancaran tugas," kata Bima Arya. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
