Dark/Light Mode

Tiga Kelurahan Terindikasi Sarang Narkoba

Jangan Takut Berantas Bandar Besar Di Jakarta

Minggu, 13 April 2025 06:50 WIB
Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom (kiri) dalam audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025). (Foto: Dok. BNN)
Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom (kiri) dalam audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025). (Foto: Dok. BNN)

 Sebelumnya 
Dia juga menekankan penting­nya tindakan preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Penegakan hukum juga sangat penting. Saya telah me­nyampaikan kepada Kepala BNN dan jajarannya apabila diperlukan tindakan hukum di Jakarta, kami akan memberikan dukungan penuh,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Din­kes) DKI Jakarta Ani Rus­pitawati mengatakan, ada 17 Puskesmas dan satu RSUD yang siap menjadi tempat rehabilitasi pengguna narkoba.

Baca juga : Hapus Kuota Impor, Wacana Presiden Banyak yang Dukung

“Sudah ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), yang berarti mampu menerima dan menangani pe­lapor atau korban penyalahgu­naan narkoba secara langsung,” kata Ani.

Menurutnya, dari belasan fasilitas kesehatan, 10 Puskes­mas dan satu RSUD bisa me­layani rehabilitasi berbasis terapi metadon, yang digunakan untuk narkotika jenis opioid.

“Layanan ini bagian dari program pemulihan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ini sebagai peran serta aktif Puskesmas mendukung upaya rehabili­tasi medis bagi penyalahguna narkoba,” terangnya.

Baca juga : Trenggono Dan BGS Temui Jokowi Di Solo

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sam­bodo meminta Pemprov lebih gencar memberantas kampung narkoba.

Menurut Rio, Pemprov bisa berperan membuat terobosan pencegahan penggunaan narko­ba lewat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Masalah narkoba bukan hanya urusan Kepolisian. Di situ ada peran Pemerintah Daerah dalam hal membangun manu­sianya,” ucap Rio.

Baca juga : Prabowo: Banyak Negara Diam, Pura-pura Tidak Tahu

Menurutnya, peredaran narko­ba juga disebabkan oleh ketim­pangan sosial dan pembangunan. Dia menyebut beberapa contoh ketimpangan pembangunan penyebab masalah sosial. Di antaranya, pencabutan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Ung­gul terhadap ribuan anak Jakarta, beberapa waktu lalu.

Karena itu, peran Pemerin­tah Daerah, mulai dari tingkat provinsi, kota, hingga RT-RW sangat penting menjadikan wilayah bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba.

“Ini sebenarnya yang saya khawatirkan, membangun Ja­karta tanpa mempedulikan unsur pemerataan sosial, sangat fatal akibatnya,” katanya. [RAA/DRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.